Dr. Efa Rodiah Nur, MH Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Indonesia telah menetapkan visi besar Indonesia Emas 2045 sebagai arah pembangunan nasional menuju negara maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Namun, cita-cita tersebut tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, atau pembangunan infrastruktur. Di balik seluruh agenda pembangunan, terdapat satu fondasi yang tidak dapat diabaikan, yakni tegaknya supremasi hukum. Tanpa sistem penegakan hukum yang modern, profesional, dan dipercaya publik, pembangunan berisiko kehilangan legitimasi dan keadilan. Dalam konteks inilah modernisasi Kejaksaan memperoleh makna strategis sebagai salah satu pilar utama dalam mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas.
Kejaksaan bukan hanya institusi yang menjalankan fungsi penuntutan. Dalam negara hukum, keberadaan Kejaksaan menjadi representasi hadirnya negara dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil seorang jaksa tidak hanya menentukan nasib seseorang di hadapan hukum, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, modernisasi Kejaksaan harus dipahami sebagai upaya memperkuat kualitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Modernisasi tersebut tidak cukup dimaknai sebagai digitalisasi administrasi atau penggunaan teknologi informasi semata. Esensinya terletak pada perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan tata kelola kelembagaan yang semakin transparan, akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan mekanisme pengawasan. Modernisasi yang hanya berorientasi pada aspek teknis tanpa memperkuat nilai-nilai kelembagaan akan menghasilkan perubahan yang bersifat kosmetik, bukan transformasional.
Dalam era disrupsi, tantangan penegakan hukum semakin kompleks. Perkembangan kejahatan siber, tindak pidana korupsi yang semakin canggih, pencucian uang, perdagangan orang, hingga kejahatan lintas negara menuntut Kejaksaan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Pendekatan konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi pola kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan global. Karena itu, modernisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda apabila Kejaksaan ingin tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.
Di sisi lain, modernisasi juga harus melahirkan wajah penegakan hukum yang lebih humanis. Hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi martabat manusia, bukan semata-mata memberikan hukuman. Oleh sebab itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu bentuk pembaruan yang patut diapresiasi karena menempatkan penyelesaian perkara secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara tegas tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang tidak ternilai bagi institusi penegak hukum. Kepercayaan tidak lahir dari slogan ataupun pencitraan, melainkan dibangun melalui konsistensi dalam menjalankan hukum secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, serta menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Masyarakat akan menaruh hormat kepada institusi yang mampu menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, tanpa intervensi, dan tanpa keberpihakan kepada kepentingan tertentu. Di sinilah integritas menjadi fondasi utama modernisasi Kejaksaan.
Modernisasi Kejaksaan juga berkaitan erat dengan pembangunan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian hukum merupakan salah satu indikator penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Sistem hukum yang transparan, efisien, dan dapat diprediksi akan menciptakan rasa aman bagi dunia usaha sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dengan demikian, penguatan institusi Kejaksaan tidak hanya berdampak pada sektor hukum, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih jauh, keberhasilan modernisasi Kejaksaan memerlukan sinergi seluruh komponen sistem peradilan pidana. Penegakan hukum merupakan proses yang saling berkaitan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai institusi pendukung lainnya. Reformasi yang dilakukan secara parsial akan sulit menghasilkan perubahan yang komprehensif. Karena itu, modernisasi harus dibangun melalui kolaborasi kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Indonesia Emas bukan sekadar target kronologis yang akan dicapai pada tahun 2045, melainkan cita-cita tentang bangsa yang maju sekaligus berkeadaban. Kemajuan ekonomi tanpa kepastian hukum hanya akan melahirkan ketimpangan, sedangkan pembangunan tanpa keadilan akan kehilangan makna bagi masyarakat. Modernisasi Kejaksaan karena itu bukan sekadar agenda reformasi birokrasi, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun negara hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika Kejaksaan mampu tampil sebagai institusi yang modern, profesional, berintegritas, dan humanis, maka salah satu fondasi terpenting menuju Indonesia Emas telah berhasil diperkuat.
