Jakarta, MUI Lampung Digital
Mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang terdiri dari Program Studi Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung melaksanakan Kunjungan Kuliah Lapangan (KKL) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI di Jakarta pada Kamis (21/08/2025). Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, S.Sos., MM, bersama jajaran pejabat terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Arif Wibawa memaparkan mengenai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari: Perencanaan dan Penganggaran (Januari–Juli), Pembahasan RUU & Nota Keuangan APBN (Agustus–Oktober), Pengesahan RUU APBN (akhir Oktober), Pelaksanaan APBN (mulai Januari), Pelaporan & Pencatatan APBN, serta Pemeriksaan & Pertanggungjawaban APBN.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa DJPb memegang peran strategis dalam ekosistem fiskal dan perekonomian Indonesia, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), OMSPAN dan SEHATI menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel.
Arif juga menyampaikan bahwa APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621 triliun, dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp3.768 triliun. Arif menambahkan bahwa “APBD tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN, melainkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi, serta pendapatan transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya sampai 85 persen dari jumlah APBD.
Selain itu Arif Wibawa juga menjelaskan tentang Tata Kelola Organisasi instansinya terkait Strategy (menindaklanjuti arahan pimpinan dan harmonisasi inisiatif strategi), Structure (merumuskan pemisahan tugas dan wewenang, peran, serta struktur organisasi), Processes (sinergi tugas fungsi antar unit dalam bentuk standar operasional prosedur), Rewards (menyusun peringkat jabatan grading dan mengelola akuntabilitas kinerja organisasi), People (pengembangan jabatan fungsional).
Sedangkan terkait Manajemen Kinerja DJPb, Arif mengatakan “Perencanaan (sasaran kinerja pegawai dan rencana aksi), Pelaksanaan (perubahan perjanjian kinerja, pemantauan dan pembinaan kinerja), Evaluasi (nilai kinerja organisasi berdasarkan kualitas komitmen kinerja, dan predikat kinerja organisasi)”, pungkasnya.
Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, diwarnai dengan dialog interaktif antara mahasiswa UTB Lampung dengan pejabat DJPb mengenai berbagai isu fiskal, ekonomi, dan tata kelola keuangan negara.
Dekan FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Rosidah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan KKL di DJPb adalah untuk memberikan pengalaman akademik sekaligus wawasan praktis kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan negara. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori administrasi publik maupun administrasi bisnis, dan ilmu komunikasi di ruang kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana siklus APBN berjalan, bagaimana DJPb berperan dalam ekosistem fiskal nasional, serta bagaimana sistem digital mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kunjungan ini juga menjadi ajang pembelajaran nyata agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik di lapangan,” ujar Dekan FISIP UTB, ujarnya.
Lebih lanjut, beliau berharap kunjungan akademik ini dapat memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan instansi pemerintahan, sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya peran keuangan negara dalam pembangunan nasional, pungkasnya.(Suryani, Mia Imelda Yosefa, Rita Zaharah)
