KH. Suryani M. Nur Ketua MUI Provinsi Lampung
Kegiatan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi momentum penting untuk meneguhkan peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah (shadiqul hukumah) dalam membangun kehidupan keagamaan, sosial, dan moral masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kolaborasi antara ulama dan umara ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Kepemimpinan (leadership) dalam Islam bukanlah sekadar jabatan, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ada empat sifat utama yang harus dimiliki pemimpin yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif dan transparan), serta fathonah (cerdas dan bijak). Nilai-nilai ini, jika dipegang teguh, akan menjadi fondasi kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan publik (public trust) dan menciptakan pemerintahan dan/organisasi yang baik (good governance). Seorang pemimpin harus mengawalinya dengan meluruskan niat, menjaga integritas, dan mengedepankan pengabdian tulus demi kemajuan daerah dengan orientasi pembangunan dimulai dari basis spiritual dan moral.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hanya lembaga yang mengeluarkan fatwa (mufti), tetapi juga shadiqul hukumah (mitra pemerintah) yang menjaga moralitas umat. Perannya meliputi pencegahan radikalisme, penguatan moderasi beragama melalui dakwah yang mengangkat Islam rahmatan lil ‘alamin, percepatan sertifikasi halal, pemberdayaan ekonomi umat, dan penguatan majelis taklim. Semua ini menuntut MUI untuk tetap menjaga independensi dan integritas moralnya, meski menjalin kemitraan erat dengan pemerintah. Sikap ini penting agar MUI tidak terjebak dalam politik praktis dan pragmatis, melainkan fokus pada tugas utamanya sebagai penjaga nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Hubungan yang sehat antara MUI dan pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga landasan etika dan spiritual.
Membangun daerah memerlukan persatuan semua elemen, khususnya ulama. Untuk menggapai Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur atau cita-cita membangun daerah yang subur, aman, dan diridai Allah SWT. harus ada kolaborasi dan sinergi ulama dan umara. Ulama berperan sebagai pemandu moral dan spiritual, sementara umara/pemerintah menjadi penggerak kebijakan dan fasilitator pembangunan. Sinergi ini, jika terus dijaga, akan menghasilkan masyarakat yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam iman, toleransi, dan persaudaraan. Sebaliknya, jika hubungan umara dan ulama renggang, yang lahir adalah kebijakan yang kering nilai, atau sebaliknya, gerakan moral yang minim dukungan struktural.
Pemimpin daerah (umara) yang bersinergi dengan ulama akan mampu menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi kepemimpinan dan menjadikan MUI sebagai mitra kritis-konstruktif, sehingga memiliki peluang besar menjadi daerah yang religius, harmonis, dan beradab. MUI hadir bukan untuk bersaing, tetapi untuk bersanding, menguatkan, mengayomi, dan mempersatukan. Sinergi inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan daerah yang diberkahi Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur). Wallahu a’lam bishawab.
