Jakarta, MUI Lampung Digital
Peringatan 50 tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) digelar di Gedung Serbaguna II Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Sabtu (26/7/2025) malam.
Sejak didirikan pada 26 Juli 1975, MUI telah memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan umat dan kebangsaan Indonesia. Dalam buku Mengemban Khadimul Ummah (Pelayan Umat), Memperkokoh Shadiqul Hukumah (Mitra Pemerintah) para tokoh nasional menyampaikan pandangannya tentang MUI.
Wakil Presiden RI 2019–2024 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa MUI akan tetap menjadi pilar utama umat dan bangsa selama memegang prinsip keislaman yang otentik, menjalin kemitraan dengan negara secara independen, serta menjaga komunikasi efektif dengan umat.
Menteri Agama RI, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., mengungkapkan peran signifikan MUI dalam membangun moderasi beragama, penguatan pendidikan Islam, serta pengembangan ekonomi syariah. Ia juga mengapresiasi fatwa-fatwa MUI yang selalu relevan dengan dinamika zaman.
“MUI telah menegaskan bahwa Islam adalah kekuatan positif bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., mengingatkan bahwa MUI lahir dari kesadaran sejarah dalam mengonsolidasikan kekuatan ulama. Namun, menurutnya, perjalanan panjang tidak boleh menjadikan MUI berpuas diri.
“Di tengah perubahan sosial global, MUI ditantang untuk terus memurnikan niat, memperbarui cara, dan memperkuat integritasnya sebagai pelayan umat dan penjaga keadaban publik,” kata Haedar.
Senada dengan itu, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menekankan bahwa tantangan MUI ke depan bukan hanya mempertahankan eksistensi kelembagaan, tetapi juga membangun kredibilitas moral melalui proses representasi yang inklusif dan akuntabel.
“Tantangan terbesar MUI ke depan bukan sekadar mempertahankan eksistensi kelembagaan, melainkan membangun kredibilitas moral melalui proses representasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel kepada seluruh umat Islam, bukan hanya kepada penguasa,” katanya.
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., turut memberikan apresiasi atas kontribusi MUI dalam menciptakan masyarakat Islam yang harmonis dan berkeadilan. Sedangkan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melihat potensi besar MUI dalam menghadirkan ruang digital yang sehat dan membantu kepolisian menangkal penyebaran hoaks di media sosial.
Sementara Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar, mengatakan bahwa MUI lahir dalam situasi politik nasional yang kompleks dan memegang mandat sebagai pelayan umat serta mitra strategis pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dua peran besar tersebut: sebagai suara keagamaan yang menenteramkan dan sebagai penjaga kehidupan berbangsa.
“MUI tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai rumah besar umat Islam Indonesia. Ia harus menjadi penuntun, bukan pemukul. MUI harus terus menjaga prinsip wasathiyah, menjauhi sikap ekstrem, dan membangun komunikasi konstruktif dengan semua elemen bangsa,” katanya.
Ia menegaskan bahwa MUI harus menjadi kekuatan peradaban yang merawat harmoni, memperjuangkan keadilan, dan menebar kemaslahatan. (Muhammad Faizin)
