Bandar Lampung – MUI Lampung Digital
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, pertanian hingga pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan daerah dan bangsa harus dimulai dengan penguatan nilai-nilai keagamaan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menerima jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, agama tidak boleh dipisahkan atau didikotomikan dari sektor pembangunan lainnya. Selama ini, agama kerap ditempatkan dalam ruang tersendiri, seolah-olah tidak memiliki keterkaitan dengan urusan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.
“Agama harus hadir di setiap lini kehidupan. Kalau ingin memperbaiki negara, maka mulailah dari agama. Jangan ada dikotomi antara agama dengan sektor lainnya,” tegasnya.
Contohnya dalam sektor ekonomi dan pertanian, nilai-nilai agama harus menjadi pedoman agar aktivitas pembangunan berjalan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
Gubernur juga menyoroti berbagai persoalan sosial, termasuk maraknya judi online yang disebut mengalami peningkatan hingga 300 persen. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum dan ekonomi, tetapi juga membutuhkan penguatan moral dan agama.
Ia mengingatkan bahwa tanpa landasan moral dan agama, kekuasaan maupun aktivitas ekonomi dapat disalahgunakan. Pengusaha bisa menipu masyarakat kecil demi keuntungan, sementara pejabat berpotensi menyalahgunakan kewenangan dan menindas bawahannya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof KH Moh Mukri menegaskan bahwa MUI merupakan wadah berhimpunnya berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Karena itu, MUI harus menjadi ruang untuk membangun kekompakan, memperkuat persatuan, dan menyatukan langkah dalam memberikan khidmat kepada umat.
Menurutnya, MUI juga harus mampu membersamai pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Terlebih, Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat.
“Jangan sampai kita membuat gaduh Lampung yang beragam. MUI harus menjadi role model dalam menjaga keberagaman dan merawat kerukunan,” ungkapnya.
Prof Mukri menjelaskan, MUI memiliki peran penting yang harus dijalankan secara konsisten, yakni khadimul ummah (pelayan umat), himayatul ummah wad din wad daulah (penjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara), serta shadiqul hukumah (mitra strategis pemerintah).
Keempat peran tersebut, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan organisasi, tetapi harus diwujudkan melalui program dan pengabdian nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah. Penguatan nilai-nilai agama, kerukunan masyarakat, serta kolaborasi dalam pembangunan diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang maju, harmonis, dan bermartabat.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan terkait dengan rencana pengukuhan pengurus MUI Lampung periode 2026-2031 yang akan dilaksanakan di Hotel Emersia pada 2 Desember 2026. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan MUI Lampung KH Sujadi, Wakil Ketua Umum Dr. K.H. Suryani M. Nur, S.Sos., M.M. Sekretaris Umum Prof. Syafrimen, M.E.d., Ph.D. Sekretaris K.H. Muhammad Faizin, S.Pd. Bendahara Umum K.H. Didi Mawardi, S.P., M.Pd. dan Bendahara Ust. Ahmad Romli Latif. (M.F)
