Pringsewu – MUI Lampung Digital
Penguatan kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak cukup hanya dengan membangun struktur kepengurusan yang lengkap. Lebih dari itu, diperlukan tata kelola organisasi yang tertib, kepemimpinan yang amanah, soliditas antarpengurus, serta program kerja yang benar-benar memberikan manfaat bagi umat. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, KH. Suryani M. Nur, saat memberikan pemaparan materi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MUI Kabupaten Pringsewu, Sabtu (14/11/2026), bertempat di Hotel Urban Pringsewu.
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB tersebut diikuti sekitar 30 peserta, terdiri atas 12 orang unsur Pengurus MUI Kabupaten Pringsewu serta 18 orang unsur pengurus MUI kecamatan, yakni para ketua dan sekretaris.
Dalam pemaparannya bertajuk “Penguatan Pengurus dan Tata Kelola Organisasi”, KH. Suryani menekankan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam membimbing kehidupan keagamaan, menjaga kemaslahatan, serta memperkuat persatuan umat dan bangsa.
Menurutnya, keberadaan MUI harus benar-benar dirasakan masyarakat. Organisasi tidak boleh hanya terlihat aktif ketika menyelenggarakan rapat, pelantikan, atau kegiatan seremonial, tetapi harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keumatan. “Organisasi yang kuat bukan sekadar lengkap kepengurusannya, tetapi hadir, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya,” demikian salah satu pesan penting yang menjadi penekanan dalam materi tersebut.
Dalam perspektif kepemimpinan organisasi Islam, KH. Suryani mengingatkan bahwa setiap jabatan dalam kepengurusan MUI merupakan amanah dan tanggung jawab pelayanan, bukan sebuah privilese atau keistimewaan untuk mendapatkan penghormatan. Ia menggarisbawahi lima fondasi penting dalam membangun organisasi, yaitu amanah, ikhlas dan istiqamah, syura atau musyawarah, ukhuwah dan ta’awun, serta itqan.
Nilai itqan, yakni bekerja secara sungguh-sungguh, tertib, dan berkualitas, perlu menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas organisasi. Menurutnya, pengurus MUI harus memiliki kesadaran bahwa mengurus organisasi keulamaan bukan semata-mata menjalankan tugas administratif, melainkan bagian dari pengabdian dan ibadah. Karena itu, kepengurusan harus dibangun dengan semangat kebersamaan, saling menghormati, serta menghindari kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat melemahkan persatuan organisasi.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut adalah pentingnya memahami dan melaksanakan Pedoman Dasar (PD), Pedoman Rumah Tangga (PRT), serta Peraturan Organisasi (PO) MUI.
KH. Suryani juga mengingatkan pentingnya sosialisasi dan implementasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI tahun 2025 sebagai rujukan organisasi bagi seluruh tingkatan kepengurusan. Ia menjelaskan bahwa organisasi harus berjalan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dewan Pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan dan nasihat, Dewan Pimpinan mengarahkan serta mengoordinasikan organisasi, sementara komisi, badan, dan lembaga menjalankan program sesuai bidang masing-masing.
Sekretariat juga harus diperkuat sebagai pusat administrasi, dokumentasi, komunikasi, dan dukungan operasional organisasi. Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif-kolegial. Ketua tidak harus mengerjakan seluruh pekerjaan sendiri, sekretaris tidak hanya bertugas membuat surat, bendahara tidak sekadar mencatat keuangan, dan ketua komisi tidak cukup hanya tercantum dalam struktur kepengurusan.
Seluruh unsur harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. “Organisasi tidak boleh bertumpu pada satu figur. Kekuatan organisasi justru terletak pada kebersamaan, pembagian peran, dan kesediaan seluruh pengurus untuk bekerja sesuai amanahnya.”
Pada bagian manajemen organisasi, Suryani yang juga dosen profesional bidang ilmu manajemen di Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung tersebut memperkenalkan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) sebagai kerangka pengelolaan program kerja. Melalui pendekatan tersebut, setiap program harus dimulai dengan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa program kerja bukan sekadar daftar kegiatan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi organisasi. Program kerja harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi umat, memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, jadwal, serta anggaran yang realistis. Dengan demikian, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari manfaat dan perubahan positif yang dihasilkan bagi masyarakat.
Selain itu, tata kelola keuangan dan aset organisasi harus dilaksanakan secara profesional, transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi modern, pengarsipan digital, pengelolaan dokumen, dan keamanan data juga menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional dan berkelanjutan.
Dalam konteks penguatan MUI Kabupaten Pringsewu, KH. Suryani turut menyoroti pentingnya koordinasi dan kemitraan dengan MUI Provinsi Lampung, MUI kecamatan, organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, MUI harus mampu menempatkan diri sebagai rujukan keagamaan sekaligus mitra strategis yang menyejukkan. Kemitraan perlu dibangun berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umat, bukan sekadar memenuhi agenda pertemuan.
Pada akhirnya, pesan utama yang ingin ditegaskan KH. Suryani adalah bahwa kemuliaan sebuah organisasi keulamaan tidak terletak pada banyaknya pengurus, besarnya struktur, atau seringnya kegiatan dilaksanakan. Kemuliaannya justru terletak pada seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada umat dan masyarakat. MUI harus mampu merawat ukhuwah, membangun komunikasi yang sehat, menjaga marwah ulama, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Penguatan tata kelola organisasi juga harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, etika, dan keteladanan para pengurusnya.
Sebagaimana pesan penutup yang disampaikan dalam materi pemaparannya: “MUI yang kuat bukan hanya besar strukturnya, tetapi nyata khidmatnya.” Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa amanah kepengurusan MUI bukan sekadar kehormatan organisasi, melainkan tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Dari Pringsewu, semangat penguatan organisasi ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan MUI yang semakin solid, profesional, berintegritas, dan senantiasa dekat dengan kebutuhan umat. (Rita Zaharah)
