Bandarlampung – MUI Lampung Digital
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terus melakukan upaya untuk terus memperkuat peran dalam membersamai umat, terutama di tengah kondisi bangsa yang menghadapi berbagai persoalan kompleks. Kehadiran MUI tidak cukup hanya memberikan nasihat keagamaan, tetapi juga harus mampu menghadirkan panduan, ketenangan, dan solusi atas berbagai persoalan aktual yang berkembang di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Prof KH Moh Mukri di Bandar Lampung, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran ulama yang mampu memberikan arah dan pegangan. Berbagai persoalan sosial, ekonomi, moral, pendidikan, hingga dinamika kehidupan berbangsa memerlukan perhatian dan respons yang tepat dari para ulama.
“MUI harus hadir membersamai masyarakat, memberikan pencerahan, dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi,” ujarnya.
Ia menegaskan, ulama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana kehidupan masyarakat agar tetap sejuk, damai, dan kondusif. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau ketegangan sosial, ulama harus tampil sebagai penengah yang mengedepankan kebijaksanaan.
Menurut Ketua PBNU ini, ulama jangan justru ikut memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan, atau memperbesar konflik. Sebaliknya, ulama harus menjadi sumber kesejukan, menyampaikan pandangan yang jernih, serta mengajak masyarakat mengedepankan persaudaraan dan persatuan.
“Ketika suasana masyarakat sedang panas, ulama harus hadir mendinginkan. Ketika umat kebingungan, ulama memberikan penjelasan. Ketika terjadi perpecahan, ulama mengajak kembali kepada persaudaraan. Inilah salah satu tanggung jawab penting para ulama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan umat semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Persoalan perjudian online, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan media sosial, krisis moral generasi muda, ketahanan keluarga, hingga persoalan ekonomi membutuhkan panduan keagamaan yang kontekstual.
Karena itu, MUI tidak boleh hanya hadir ketika muncul persoalan hukum agama atau ketika suatu isu menjadi perbincangan publik. MUI harus memiliki kepekaan membaca perkembangan masyarakat dan memberikan panduan sejak dini.
“Persoalan umat tidak semuanya selesai hanya dengan menjelaskan halal dan haram. Ada yang membutuhkan edukasi, pendampingan, dialog, advokasi, bahkan kerja sama dengan berbagai pihak. MUI harus mampu melihat persoalan secara utuh dan menghadirkan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof Mukri menekankan pentingnya memperkuat dua prinsip utama dalam menjalankan peran kelembagaan MUI, yakni khadimul ummah dan shadiqul hukumah.
Khadimul ummah berarti pelayan umat. Prinsip ini mengandung pesan bahwa keberadaan MUI harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ulama harus dekat dengan umat, mendengarkan persoalan yang dihadapi, memahami kebutuhan masyarakat, dan berupaya memberikan jalan keluar,” ungkapnya.
Sementara shadiqul hukumah berarti mitra pemerintah. Dalam posisi ini, MUI diharapkan mampu memberikan masukan, nasihat, dan pertimbangan keagamaan serta moral kepada pemerintah.
Namun, kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan independensi dan daya kritis ulama. MUI harus tetap berani memberikan nasihat apabila terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki demi kepentingan masyarakat.
“Ketika kebijakan pemerintah membawa kemaslahatan, tentu harus kita dukung. Tetapi ketika ada hal yang perlu diperbaiki, ulama juga memiliki tanggung jawab menyampaikan nasihat. Kemitraan harus dibangun dengan kejujuran dan orientasi pada kepentingan umat,” paparnya.
Prof Mukri menambahkan, berbagai pemikiran dan orientasi tersebut menjadi fokus khidmah MUI Provinsi Lampung masa khidmat 2026–2031. Kepengurusan MUI Provinsi Lampung periode tersebut dijadwalkan akan dikukuhkan pada 27 November 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Ia berharap seluruh pengurus yang nantinya dikukuhkan dapat menjalankan amanah organisasi dengan sungguh-sungguh dan memaksimalkan pengabdian kepada umat.
Menurutnya, kepengurusan MUI bukan sekadar jabatan struktural atau formalitas organisasi. Lebih dari itu, menjadi pengurus MUI merupakan amanah keulamaan dan tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan serta bimbingan kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh pengurus nantinya benar-benar dapat berhikmah secara maksimal. Jangan hanya menjadi pengurus secara administratif atau sekadar memiliki jabatan, tetapi harus benar-benar hadir dan bekerja untuk umat sesuai dengan landasan prinsip yang dipegang MUI,” harapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan MUI tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan, rapat, atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran terpenting adalah sejauh mana keberadaan MUI dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, penguatan komunikasi dengan pesantren, masjid, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, pemerintah, dan kalangan generasi muda juga menjadi bagian penting dari upaya membangun pelayanan keumatan.
Menurutnya, persoalan umat yang semakin beragam tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan kesediaan semua pihak untuk saling menguatkan.
“Jangan sampai ketika umat membutuhkan panduan, suara ulama tidak terdengar. Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan ketenangan, kehadiran ulama justru tidak dirasakan. MUI harus menjadi rumah besar tempat umat memperoleh bimbingan, pencerahan, dan solusi,” ungkapnya.
Prof Mukri berharap, melalui kepengurusan MUI Provinsi Lampung masa khidmat 2026–2031, peran ulama semakin nyata dalam kehidupan masyarakat. MUI harus mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus menjadi kekuatan moral yang menjaga persatuan, kerukunan, dan kemaslahatan bangsa.
“Di tengah kondisi yang tidak selalu baik-baik saja, umat membutuhkan ulama yang menenangkan, membimbing, dan memberikan jalan keluar. Inilah semangat khidmah yang harus kita bangun bersama,” pungkasnya.
Hadir pada pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan MUI Lampung KH Sujadi, Wakil Ketua Umum Dr. K.H. Suryani M. Nur, S.Sos., M.M. Sekretaris Umum Prof. Syafrimen, M.E.d., Ph.D. Sekretaris K.H. Muhammad Faizin, S.Pd. Ujang Tomi, S.H, M.H. Bendahara Umum K.H. Didi Mawardi, S.P., M.Pd. dan Bendahara Ust. Ahmad Romli Latif. (M.F)
