Lampung Timur – MUI Lampung Digital
Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., menjelaskan bahwa MUI merupakan mitra strategis pemerintah. Karena itu, MUI harus hadir bersama pemerintah dalam berbagai kondisi, bukan hanya ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.
“MUI itu shadiqul hukumah, mitra pemerintah. MUI tidak boleh menjadi sumber kegaduhan,” tegasnya pada Musyawarah Daerah (Musda) V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Timur yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, keberadaan MUI jangan sampai hanya berfungsi sebagai “pemadam kebakaran”, yakni baru hadir ketika terjadi persoalan. MUI justru harus dilibatkan sejak awal dalam berbagai persoalan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
“Jangan MUI hanya menjadi pemadam kebakaran, ketika ada masalah baru dipanggil. Dalam keadaan dingin pun MUI harus diajak. Artinya, sejak tidak ada masalah pun MUI harus dilibatkan dalam membangun masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, MUI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi payung besar umat Islam. Peran tersebut perlu diwujudkan dengan menghadirkan kesejukan, keteladanan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan keumatan.
Terlebih, menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi krisis keteladanan. Karena itu, dibutuhkan figur-figur yang mampu menjadi contoh sekaligus memicu tumbuhnya kebaikan di tengah masyarakat.
“Saat ini kita mengalami krisis teladan. Kita membutuhkan figur teladan, membutuhkan orang-orang baik dan orang yang bisa menjadi pemicu kebaikan,” katanya.
Ia juga menekankan posisi MUI sebagai khadimul ummah, atau pelayan umat. Dengan posisi tersebut, ulama harus hadir memberikan pelayanan, pembinaan, dan pencerahan kepada masyarakat.
“MUI adalah khadimul ummah, pelayan masyarakat. Maka MUI harus hadir memberikan manfaat dan menjadi tempat umat mendapatkan bimbingan,” jelasnya.
Dalam konteks pembinaan umat, ia juga menyinggung pentingnya pemahaman keagamaan yang utuh. Menurutnya, sikap ekstrem atau radikal tidak lahir dari pemahaman agama yang matang.
“Orang radikal itu berarti ngajinya belum rampung,” ujarnya pada kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sinergi dan Memperkuat Peran Ulama untuk Lampung Timur Makmur.”
Ia menjelaskan, pemahaman keislaman yang baik semestinya melahirkan sikap yang bijak, moderat, dan mampu melihat persoalan secara utuh. Karena itu, penguatan pendidikan dan pemahaman keagamaan menjadi bagian penting dari tanggung jawab MUI.
Prof Mukri juga menegaskan, Musda tidak boleh dimaknai hanya sebagai forum memilih atau menetapkan kepengurusan baru. Lebih dari itu, Musda merupakan momentum konsolidasi untuk menyatukan langkah dan memperkuat organisasi.
“Musda bukan hanya memilih pengurus, tetapi juga konsolidasi. Bagaimana kita menyatukan langkah, memperkuat organisasi, dan memastikan MUI benar-benar hadir untuk umat,” katanya.
Ia berharap Musda V tersebut, MUI Lampung Timur mampu membangun kepengurusan yang solid, memperkuat hubungan dengan pemerintah, serta meningkatkan kontribusi ulama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Bupati: Pemerintah Butuh Masukan MUI
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Hj. Ela Siti Nuryamah, M.E., M.A.P., menekankan pentingnya pemerintah mendapatkan masukan dari MUI dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, MUI memiliki peran penting dalam memberikan perspektif keagamaan dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk persoalan lingkungan.
Ia mencontohkan pelaksanaan shalat istisqa sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin yang dapat dilakukan bersama masyarakat ketika menghadapi kondisi kekeringan.
“Masukan dari MUI sangat penting bagi pemerintah. Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara lahiriah, tetapi juga membutuhkan ikhtiar batin. Salah satunya seperti shalat istisqa ketika kita menghadapi persoalan kekeringan,” ungkapnya.
Karena itu, Bupati berharap kepengurusan MUI Lampung Timur yang akan datang dapat semakin menghadirkan kesejukan di tengah masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
MUI, kata dia, diharapkan tidak hanya berperan dalam persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan saling menguatkan.
“Ke depan kita berharap MUI semakin meneduhkan dan terus berkolaborasi dengan pemerintah,” harapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Caretaker MUI Lampung Timur Dr. KH. Ihya Ulumuddin, M.M.Pd., serta Sekretaris MUI Lampung Timur KH. Muhammad Faizin, S.Pd. Hadir juga jajaran Ketua DPRD Lampung Timur, Forkopimda, Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. (Muhammad Faizin)
