Jakarta – MUI Lampung Digital
Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani secara resmi membuka Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Mengusung tema “Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat”, pembukaan kongres dihadiri para ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pejabat tinggi negara, akademisi, serta delegasi Majelis Ulama Indonesia dari seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut antara lain para Duta Besar negara-negara sahabat, pejabat pemerintah diantaranya Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. (Kepala Staf Kepresidenan RI), Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A. (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wakil Ketua DPD RI, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Drs. H.M. Jusuf Kalla, jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, serta para pimpinan organisasi Islam tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. M. Anwar Iskandar, menegaskan bahwa Kongres Umat Islam Indonesia VIII merupakan forum strategis untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus merumuskan pandangan dan sikap umat Islam terhadap berbagai persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Menurutnya, kongres ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai kontribusi nyata umat Islam bagi kemajuan Indonesia.
Lebih lanjut KH. M. Anwar Iskandar menjelaskan bahwa selama pelaksanaan kongres, para peserta akan membahas berbagai isu-isu keagamaan dan kebangsaan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya persoalan LGBT, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penguatan perekonomian umat dan nasional, serta krisis moral dan akhlak yang memerlukan perhatian serius seluruh elemen bangsa.
Sebelum membuka acara secara resmi, Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani dalam sambutannya mengharapkan agar berbagai persoalan-persoalan bangsa ini harus disikapi dengan pendekatan yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan konstitusi negara, sehingga mampu melahirkan solusi yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan negara.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk penguatan sinergi Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai lembaga strategis. MUI menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah Lembaga Amil Zakat Nasional guna memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi umat, optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
Selain itu, MUI juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong meningkatnya kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah, memperluas inklusi dan literasi keuangan syariah, serta memperbesar pangsa pasar (market share) keuangan syariah nasional yang hingga kini masih relatif rendah dibandingkan potensi besar umat Islam Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, MUI dan LPS berkomitmen mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Kerja sama strategis lainnya dilakukan antara Majelis Ulama Indonesia dengan Universitas Indonesia (UI) dalam bidang Artificial Intelligence (AI). Kolaborasi ini diarahkan pada pengembangan riset dan inovasi pemanfaatan kecerdasan buatan yang berlandaskan etika, nilai-nilai syariah, dan kemaslahatan umat. Kerja sama tersebut juga mencakup penyusunan pedoman etika penggunaan AI, pengembangan teknologi untuk mendukung pendidikan, dakwah, pelayanan keumatan, serta penguatan kajian keislaman di era transformasi digital.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan kemanusiaan, pada acara pembukaan juga dilakukan penyerahan bantuan beasiswa kepada mahasiswa asal Palestina yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi simbol solidaritas umat Islam Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus dukungan bagi keberlangsungan pendidikan generasi mudanya.

Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung turut berpartisipasi dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII melalui kehadiran Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., KH. Suryani M. Nur, dan KH. Didi Mawardi sebagai delegasi resmi Provinsi Lampung. Kehadiran mereka menjadi bagian dari komitmen MUI Provinsi Lampung dalam memperkuat sinergi keumatan, menyampaikan aspirasi daerah, serta berkontribusi aktif dalam perumusan rekomendasi strategis bagi kemajuan umat Islam Indonesia.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII akan berlangsung hingga 26 Juli 2026 dengan agenda sidang komisi dan sidang pleno yang membahas berbagai persoalan strategis keagamaan, kebangsaan, ekonomi syariah, pendidikan, teknologi, serta tantangan global. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam sekaligus masukan konstruktif bagi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat.(Suryani, Rita Zaharah).
