KH. Suryani
– Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
– Kaprodi Administrasi Bisnis Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung
Provinsi Lampung selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (natural resources endowment) yang sangat besar. Komoditas unggulan seperti kopi, lada, singkong, jagung, serta potensi perikanan dan kelautan menjadikan Lampung sebagai salah satu wilayah produksi penting di Indonesia. Selain itu, secara geografis Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra yang berpotensi menjadi pusat aktivitas perdagangan dan logistik nasional (trade and logistics hub) yang terhubung erat dengan pusat ekonomi nasional seperti Jakarta.
Namun di balik potensi besar tersebut, kondisi kapasitas fiskal daerah masih menunjukkan berbagai tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan pemetaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025, kapasitas fiskal Provinsi Lampung berada pada kategori sedang dengan rasio sekitar 0,798.
Dalam perspektif public finance, angka ini menunjukkan bahwa tingkat fiscal independence atau kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya kuat dan masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan keuangan daerah, tetapi merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana suatu daerah memiliki fiscal capacity dan policy flexibility untuk merancang pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
Potret Fiskal Lampung Terkini
Jika melihat struktur APBD Provinsi Lampung tahun 2025, kondisi fiskal daerah menunjukkan beberapa indikator penting. Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp7,71 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp7,78 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp69,9 miliar yang ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Komposisi pendapatan daerah menunjukkan struktur sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,4 triliun, Transfer pemerintah pusat sekitar Rp3,3 triliun, Lain-lain pendapatan sah sekitar Rp13,7 miliar. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih sekitar 50 persen dari total pendapatan daerah, yang berarti Lampung masih menghadapi fenomena fiscal dependency terhadap pemerintah pusat.
Dari sisi realisasi anggaran, kinerja fiskal menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari target APBD, sementara realisasi belanja daerah sekitar 24,62 persen dari pagu belanja. Capaian ini bahkan menjadi salah satu realisasi terbaik dalam lima tahun terakhir pada periode yang sama. Jika dilihat secara konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dinamika fiskal juga menunjukkan perubahan. Total pagu APBD se-Lampung pada tahun 2024 mencapai Rp33,58 triliun, namun pada tahun 2025 menurun menjadi Rp31,66 triliun, atau turun sekitar 5,71 persen secara year-on-year.
Di sisi lain, terdapat fenomena meningkatnya belanja pegawai sekitar 7,67 persen, sementara belanja daerah secara keseluruhan justru mengalami penurunan sekitar 6,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih menghadapi tantangan dalam menciptakan productive public spending yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, dari sisi tata kelola keuangan publik, pemerintah daerah patut diapresiasi karena berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 11 tahun berturut-turut, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance.
Mengapa Kapasitas Fiskal Perlu Diperkuat?
Bagi pemerintah daerah, penguatan kapasitas fiskal bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi menyangkut ruang gerak kebijakan pembangunan. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer pusat sering kali memiliki keterbatasan dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal Lampung harus menjadi agenda strategis pemerintah daerah untuk membangun economic resilience atau ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Potensi Besar yang Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan
Salah satu tantangan utama Lampung adalah belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah. Banyak komoditas unggulan Lampung yang masih dijual dalam bentuk bahan mentah (raw materials) tanpa proses pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi. Sebagai contoh, Lampung merupakan salah satu produsen singkong terbesar di Indonesia. Namun sebagian besar komoditas ini masih dipasarkan sebagai bahan baku, bukan sebagai produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Fenomena yang sama juga terjadi pada komoditas kopi, lada, serta hasil perikanan. Dalam kajian ekonomi regional, kondisi ini dikenal sebagai economic leakage, yaitu ketika nilai ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah justru lebih banyak dinikmati oleh wilayah lain. Akibatnya, Lampung hanya memperoleh manfaat ekonomi pada tahap produksi primer, sementara keuntungan dari proses industrial value added dinikmati oleh daerah lain.
Hilirisasi sebagai Strategi Transformasi Ekonomi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pengembangan industri hilirisasi (downstream industrialization) menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Ketika komoditas lokal diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi (high value-added products), maka dampak ekonominya akan jauh lebih luas. Hilirisasi akan menciptakan economic multiplier effect, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas regional economic value chain. Bagi pemerintah daerah, kebijakan hilirisasi juga akan memperkuat local tax base, yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Selain pengembangan sektor industri, penguatan kapasitas fiskal juga memerlukan inovasi dalam pengelolaan PAD. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: tax administration reform, digitalisasi sistem pajak daerah (digital tax system), peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan revenue performance sekaligus memperkuat prinsip good governance dalam pengelolaan fiskal daerah.
UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Dalam pembangunan ekonomi daerah, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan inclusive economic growth. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Namun banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam akses pembiayaan, teknologi, serta pemasaran. Oleh karena itu, dukungan pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan, digitalisasi pemasaran, serta akses pembiayaan sangat penting agar UMKM dapat melakukan business upgrading dan terintegrasi dalam industrial supply chain.
Pentingnya Investasi dan Pengembangan SDM.
Transformasi ekonomi daerah juga memerlukan peningkatan investment inflow serta penguatan human capital development. Pemerintah daerah perlu menciptakan investment-friendly ecosystem melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi. Namun investasi yang berkelanjutan memerlukan tenaga kerja dengan workforce competitiveness yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menjadi langkah strategis agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri.
Sinergi sebagai Kunci Keberhasilan
Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Perguruan tinggi dapat berperan dalam menghasilkan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah. Dunia usaha berperan dalam investasi dan pengembangan industri, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi.
Kolaborasi ini akan menciptakan regional development ecosystem yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Membangun Masa Depan Fiskal Lampung
Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk berkembang menjadi daerah yang kuat secara ekonomi. Namun potensi tersebut perlu dikelola secara lebih strategis agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Melalui penguatan industri berbasis komoditas lokal, optimalisasi PAD, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta pembangunan sumber daya manusia, Lampung memiliki peluang besar untuk memperkuat fiscal independence sekaligus meningkatkan regional economic competitiveness.
Pada akhirnya, penguatan kapasitas fiskal bukan sekadar persoalan meningkatkan pendapatan daerah. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bagian dari upaya membangun masa depan ekonomi Lampung yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
Dengan strategic leadership, sound fiscal policy, serta komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Lampung berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di Sumatra sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Wallahu a’lam bishawab.
