Rudi Santoso, MH Dosen Prodi HTN UIN Raden Intan Lampung
Fenomena golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada terus menjadi perbincangan publik. Sebagian masyarakat menganggap golput sebagai bentuk kekecewaan, sikap kritis, bahkan protes moral terhadap kondisi politik yang dianggap tidak ideal. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, golput tidak pernah berdiri sebagai sikap netral. Ia selalu membawa konsekuensi, baik bagi keberlanjutan demokrasi maupun arah masa depan bangsa. Islam, sebagai agama yang mengajarkan tanggung jawab sosial dan kolektif, memandang partisipasi politik bukan sekadar hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi. Konsep khalifah tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga sosial dan politik. Menjadi khalifah berarti ikut terlibat dalam mengelola kehidupan bersama agar berjalan adil dan maslahat. Ketika umat Islam memilih untuk golput, sesungguhnya mereka sedang melepaskan sebagian tanggung jawab kekhalifahan tersebut. Diam dan tidak memilih bukan berarti terbebas dari dampak kebijakan, karena keputusan politik tetap berjalan dan akan memengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Hak memilih dalam demokrasi sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Syura mengajarkan musyawarah dan keterlibatan umat dalam menentukan arah kebijakan. Dalam konteks negara modern, pemilu adalah bentuk syura yang paling relevan. Tidak menggunakan hak pilih berarti menolak terlibat dalam proses musyawarah kebangsaan. Padahal, Islam menekankan pentingnya partisipasi aktif demi mencegah lahirnya kepemimpinan yang zalim atau kebijakan yang merugikan umat.
Sebagian orang beralasan golput karena semua calon dianggap sama atau tidak memenuhi harapan. Dalam perspektif Islam, memilih pemimpin bukan mencari yang sempurna, melainkan yang paling sedikit mudarat dan paling besar manfaatnya. Kaidah fiqh mengajarkan bahwa ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki kekurangan, maka dipilih yang mudaratnya paling kecil. Dengan demikian, golput bukanlah solusi etis, karena justru membuka ruang bagi terpilihnya pemimpin yang mungkin lebih jauh dari nilai keadilan dan kemaslahatan.
Golput juga sering diklaim sebagai sikap moral. Namun, Islam mengajarkan bahwa moralitas tidak berhenti pada niat baik, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Amar makruf nahi munkar menuntut keberanian untuk terlibat, bukan menjauh. Menggunakan hak pilih adalah salah satu bentuk amar makruf dalam sistem demokrasi, karena melalui suara rakyat, arah kepemimpinan dan kebijakan dapat dikontrol dan diperbaiki.
Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi warganya. Ketika kelompok terdidik, religius, dan beretika justru memilih golput, maka ruang publik akan didominasi oleh kepentingan pragmatis dan transaksional. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi penonton sejarah. Sebaliknya, umat Islam didorong menjadi pelaku perubahan yang menghadirkan nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada kaum lemah dalam setiap proses sosial dan politik.
Dalam konteks kebangsaan Indonesia, golput juga berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi luas dari rakyatnya. Ketika angka golput tinggi, kebijakan publik kehilangan dasar moral yang kuat. Islam memandang stabilitas dan keadilan sosial sebagai tujuan utama kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, menjaga kualitas demokrasi melalui partisipasi aktif menjadi bagian dari menjaga kemaslahatan umum.
Ulama dan tokoh Islam memiliki peran strategis dalam meluruskan pemahaman umat tentang golput. Dakwah politik Islam bukan berarti mengarahkan pada pilihan tertentu, melainkan menanamkan kesadaran bahwa memilih adalah bagian dari ibadah sosial. Setiap suara adalah amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan negara, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
Golput bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan persoalan etika dan tanggung jawab keumatan. Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh mereka yang apatis, tetapi oleh mereka yang peduli dan mau terlibat. Dalam perspektif Islam, memilih pemimpin adalah ikhtiar untuk menghadirkan kebaikan kolektif. Oleh karena itu, menggunakan hak pilih bukan hanya tindakan politik, melainkan wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan tanggung jawab kepada Tuhan.
