Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung
Tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan kembali peran dan posisi strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan mazhab. Penulis menyoroti tantangan konseptual dan kelembagaan yang dihadapi MUI dalam menempatkan dirinya sebagai otoritas moral umat Islam, sekaligus sebagai mitra pemerintah (Shadiqul Hukumah) dalam membina kehidupan keagamaan. Ditekankan bahwa apakah MUI perlu melakukan penataan ulang arah kelembagaan agar selaras dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia kontemporer.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Sejak didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, yang kemarin merayakan Milad ke-50, MUI dimaksudkan sebagai wadah pemersatu suara umat Islam, khususnya dalam memberikan fatwa, nasihat (tausiyah), dan panduan moral terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan negara.
Namun, dalam perjalanan kurun waktu lima dekade tersebut, posisi MUI mengalami berbagai dinamika dan pergeseran. Lahir dari inisiatif negara pada masa Orde Baru, MUI tidak sepenuhnya tumbuh dari dinamika internal umat Islam secara organik. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait legitimasi, independensi, dan kapasitas representasi MUI atas umat Islam Indonesia yang sangat majemuk, baik dalam hal organisasi, paham, maupun praktik keberagamaan.
MUI dalam Konteks Kemajemukan Keagamaan :
Indonesia merupakan negara plural, yang terdiri dari berbagai agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), serta aliran kepercayaan. Dalam komunitas Islam sendiri yang merupakan mayoritas, terdapat keragaman pandangan teologis, mazhab fikih, pendekatan dakwah, dan orientasi keagamaan. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lainnya.
Dalam konteks ini, klaim representasi umat yang disandang oleh MUI perlu ditinjau kembali secara kritis. Beberapa organisasi besar seperti NU secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak secara institusional menugaskan kadernya untuk duduk dalam struktur MUI. Hal ini menunjukkan bahwa representasi dalam tubuh MUI tidak didasarkan pada mandat formal dari basis ormas, melainkan lebih bersifat individual.
Tantangan Konseptual: Antara Agama dan Negara.
Isu relasi antara agama dan negara menjadi tantangan utama bagi MUI. Sebagai lembaga keagamaan, MUI bertugas memberi tuntunan berdasarkan ajaran Islam. Namun, dalam negara demokrasi yang menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi prinsip sekularitas positif, tuntunan agama tidak boleh dikonstruksikan sebagai bentuk pemaksaan terhadap ruang publik.
Di sisi lain, negara pun tidak boleh memanfaatkan agama secara politis untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara fungsi normatif agama dan peran institusi keagamaan dalam sistem ketatanegaraan. MUI diharapkan berperan sebagai jembatan antara keduanya, memberi kontribusi etis dan spiritual tanpa melampaui batas kewenangan konstitusional.
Opsi Transformasi Kelembagaan: Untuk memperkuat fungsi dan legitimasi publiknya, MUI perlu mempertimbangkan dua skenario transformasi kelembagaan:
1. Menjadi Ormas Independen Secara Penuh.
Dalam skenario ini, MUI dilepaskan dari ketergantungan pada negara. Ia dikelola secara mandiri, baik secara finansial maupun struktural, dan hanya menyuarakan pandangan keagamaan atas nama komunitas yang diwakilinya. Opsi ini menekankan independensi MUI dari kekuasaan politik.
2. Menjadi Konsorsium Resmi Antar Ormas Islam.
Skema ini memungkinkan MUI berfungsi sebagai lembaga representasi kolektif dari berbagai ormas Islam melalui mekanisme demokratis dan musyawarah formal. Setiap keputusan dan fatwa yang dihasilkan memiliki legitimasi karena berasal dari konsensus lembaga-lembaga Islam yang sah.
Peneguhan Fungsi Moral dan Etis:
Apapun bentuk transformasi kelembagaan yang dipilih, MUI harus tetap menjaga esensinya sebagai otoritas moral keagamaan yang kredibel. Fungsi MUI tidak semata-mata terletak pada kemampuan mengeluarkan fatwa, tetapi juga pada kapasitasnya untuk membimbing umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara etis, toleran, dan inklusif. MUI harus berani mengambil sikap terhadap isu-isu publik yang berdampak luas, seperti keadilan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan, serta korupsi. Dalam hal ini, fatwa bukan hanya norma fikih, tetapi juga seruan moral untuk menegakkan nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai institusi keagamaan nasional berada dalam momen historis yang penting untuk melakukan refleksi dan penataan ulang. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik secara agama maupun intra-Islam, MUI dituntut untuk bersikap inklusif, demokratis, dan adaptif. Ia harus mampu menjalankan fungsi keulamaan dengan cara yang kontekstual, serta menjembatani antara nilai-nilai agama dan etika kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan merajut kembali fungsi dan arah kelembagaan secara lebih jernih dan bertanggung jawab, MUI dapat tetap menjadi pilar moral bangsa yang menjaga integritas umat sekaligus merawat harmoni kebangsaan. Wallahu a’lam Bishawab.
