Menguatkan Ekonomi Syariah untuk Mengokohkan Kedaulatan Ekonomi Umat
Rita Zaharah
Pengurus MUI Lampung/Dosen DLB UIN Raden Intan Lampung
Dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan kebutuhan material manusia. Di tengah gejolak krisis ekonomi, ketimpangan globalisasi, dan sistem kapitalisme yang terkadang menelantarkan aspek keadilan sosial, ekonomi syariah muncul membawa harapan baru. Menguatkan sistem ekonomi syariah bukan sekadar persoalan meningkatkan porsi sektor keuangan syariah dalam perekonomian nasional, melainkan juga upaya strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi umat yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.
Ekonomi syariah dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak semata-mata mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia secara luas. Prinsip larangan riba, spekulasi berlebihan (gharar), dan transaksi yang tidak transparan menunjukkan betapa sistem ini menekankan kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Di tengah realitas global yang didominasi oleh sistem kapitalisme konvensional yang cenderung individualistik, ekonomi syariah menawarkan solusi inklusif. Bukan hanya soal keuntungan, melainkan bagaimana kekayaan dapat didistribusikan secara adil, bagaimana investasi diarahkan pada sektor riil yang produktif, serta bagaimana keseimbangan ekologi dan sosial diperhatikan dalam pembangunan ekonomi.
Meskipun memiliki prinsip-prinsip luhur, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah. Banyak yang menganggap ekonomi syariah terbatas pada perbankan syariah semata, padahal cakupannya jauh lebih luas, meliputi keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), hingga bisnis halal dan wakaf produktif. Kedua, regulasi dan kebijakan pendukung terkadang belum sepenuhnya optimal. Walaupun pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menyusun peta jalan penguatan ekonomi syariah, implementasinya masih menghadapi kendala birokrasi, infrastruktur teknologi, dan sinergi antar lembaga. Ketiga, sektor riil syariah yang menjadi penggerak utama ekonomi umat seperti UMKM syariah, koperasi syariah, dan wakaf produktif masih kurang mendapat perhatian. Padahal sektor inilah yang menjadi basis utama kedaulatan ekonomi umat, bukan hanya lembaga keuangan formal.
Kedaulatan ekonomi umat bukan hanya slogan, tetapi tujuan nyata yang harus diperjuangkan. Kedaulatan ekonomi berarti umat Islam memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya ekonomi, tidak tergantung pada sistem yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Langkah pertama adalah memperluas literasi ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Pendidikan ekonomi syariah harus dimulai sejak dini, tidak hanya di pesantren dan perguruan tinggi Islam, tetapi juga di sekolah umum dan komunitas masyarakat. Kampanye literasi keuangan syariah harus dilakukan secara masif dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Kedua, mendorong penguatan sektor riil syariah. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memperluas pembiayaan produktif kepada UMKM, koperasi syariah, dan pengusaha halal. Investasi syariah harus diarahkan untuk membangun industri halal nasional yang kuat, bukan sekadar mengandalkan impor produk halal dari negara lain. Ketiga, optimalisasi instrumen sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun harus dikelola secara profesional dan produktif, bukan hanya dibagikan secara konsumtif. Wakaf produktif juga harus dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat.
Menguatkan ekonomi syariah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Negara memiliki peran sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan ekosistem yang kondusif. Dunia usaha bertugas menghadirkan inovasi produk dan layanan syariah yang kompetitif. Sementara itu, masyarakat sebagai pelaku utama harus aktif menggunakan produk dan layanan syariah serta terlibat dalam aktivitas ekonomi yang halal dan produktif. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi syariah global. Dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar, serta budaya gotong royong yang kuat, Indonesia memiliki modal sosial untuk membangun sistem ekonomi syariah yang inklusif.
Namun potensi itu harus diaktualisasikan melalui strategi nasional yang terintegrasi, penguatan kelembagaan syariah, dan peningkatan kapasitas SDM syariah. Tidak kalah penting adalah digitalisasi ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan zaman yang serba cepat dan berbasis teknologi. Dalam konteks global, ekonomi syariah menawarkan solusi etis atas krisis kapitalisme yang berkali-kali menghantam dunia. Sistem keuangan syariah yang berbasis aset nyata (asset-based financing) dinilai lebih tahan terhadap krisis dibandingkan sistem keuangan konvensional yang kerap terjebak pada spekulasi dan utang berlebih.
Selain itu, ekonomi syariah juga mengedepankan keadilan distributif yang relevan dengan tuntutan global saat ini. Ketika ketimpangan ekonomi semakin lebar dan kemiskinan global masih menjadi persoalan, prinsip-prinsip syariah seperti zakat dan wakaf bisa menjadi instrumen yang efektif dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Ke depan, penguatan ekonomi syariah harus diarahkan pada tiga hal utama. Pertama, membangun ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup sektor pertanian halal, industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, hingga logistik halal.
Kedua, memperluas inklusi keuangan syariah agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Digitalisasi keuangan syariah seperti fintech syariah dan platform crowdfunding syariah perlu terus dikembangkan agar mampu menjangkau masyarakat pelosok. Ketiga, memperkuat jejaring ekonomi syariah global. Indonesia harus aktif membangun kemitraan dengan negara-negara yang memiliki potensi ekonomi syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Turki. Kerja sama ini penting untuk memperluas pasar produk halal Indonesia dan memperkuat peran Indonesia dalam tatanan ekonomi syariah global.
Menguatkan ekonomi syariah bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kebutuhan strategis bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, krisis ekonomi, dan ketidakadilan sosial, ekonomi syariah memberikan jalan tengah yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. Kedaulatan ekonomi umat hanya bisa tercapai jika seluruh elemen bangsa bersatu padu membangun sistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang luhur. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah visi yang bisa diwujudkan dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat. Sudah saatnya ekonomi syariah tidak hanya menjadi pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, tetapi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, adil dalam distribusi kekayaan, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
