Pringsewu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, KH Suryani M. Nur, mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi MUI tidak cukup diukur dari besarnya struktur kepengurusan, tetapi harus dibuktikan melalui khidmat dan manfaat nyata yang dirasakan umat.
“MUI yang kuat bukan hanya besar strukturnya, tetapi nyata khidmatnya,” tegas KH Suryani saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi MUI Kabupaten Pringsewu di Hotel Urban Pringsewu, Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “MUI: Khidmat Keumatan dengan Tanggung Jawab Kebangsaan”, ia menekankan pentingnya membangun organisasi yang tertib, amanah, solid, dan profesional agar mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya di tengah masyarakat.
Menurutnya, kekuatan MUI harus dibangun di atas nilai-nilai amanah, musyawarah (syura), persaudaraan (ukhuwah), tolong-menolong (ta’awun), serta etos kerja yang sungguh-sungguh dan profesional (itqan).
Karena itu, setiap pengurus harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Keberadaan struktur organisasi bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif, melainkan menjadi instrumen untuk menggerakkan pelayanan dan pengabdian kepada umat.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan organisasi, terutama hasil Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang berlangsung di Jakarta pada November 2025. Seluruh kebijakan dan program kerja di tingkat kabupaten harus mengacu pada dokumen resmi Pedoman Dasar (PD), Pedoman Rumah Tangga (PRT), serta Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku.
“Pengurus harus merujuk pada dokumen resmi organisasi. Jangan sampai menjalankan kebijakan berdasarkan salinan lama yang belum terverifikasi,” pesannya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi berjenjang antara MUI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan. Koordinasi tidak boleh berhenti pada komunikasi dan surat-menyurat, tetapi harus diwujudkan melalui agenda rutin, tindak lanjut program, pelaporan, serta evaluasi yang jelas.
Dalam menjalankan roda organisasi, ia mendorong penerapan kepemimpinan kolektif-kolegial. Dengan sistem tersebut, organisasi tidak bergantung pada satu orang, melainkan bergerak melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional.
Ketua mengarahkan kebijakan organisasi, sekretaris mengelola administrasi, bendahara bertanggung jawab terhadap keuangan, sedangkan para ketua komisi menggerakkan program sesuai bidang masing-masing.
Untuk mningkatkan efektivitas kerja, ia juga memperkenalkan pendekatan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Setiap program harus direncanakan berdasarkan persoalan umat, memiliki tujuan dan indikator keberhasilan, dibagi tugas pelaksanaannya, dijalankan secara terkoordinasi, serta dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Tata kelola keuangan dan administrasi juga menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa sumber dana organisasi yang sah dan halal harus dikelola secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, administrasi organisasi perlu ditata melalui standarisasi surat-menyurat, pengarsipan digital, serta penggunaan templat dokumen resmi agar pelayanan organisasi berlangsung tertib, cepat, dan akurat.
Sebagai langkah konkret, pengurus MUI Kabupaten Pringsewu didorong menyusun agenda penguatan organisasi selama 90 hari dalam tiga tahapan.
Pada 30 hari pertma, pengurus melakukan konsolidasi melalui penelaahan PD/PRT, rapat pleno, pemetaan pengurus aktif, serta inventarisasi program, dokumen, aset, dan mitra organisasi.
Memasuki hari ke-31 hingga ke-60, agenda difokuskan pada penataan organisasi, pembagian tugas, penyusunan kalender kerja, penyempurnaan SOP administrasi, dan penetapan indikator pelaporan.
Selanjutnya, pada hari ke-61 hingga ke-90, pengurus mulai menjalankan program prioritas, melakukan monitoring, mengevaluasi capaian, serta menyusun langkah perbaikan.
KH Suryani berharap penguatan tata kelola tersebut tidak berhenti sebagai pembenahan administratif, tetapi menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pengabdian MUI kepada masyarakat.
Dengan demikian, MUI tidak hanya hadir sebagai organisasi yang memiliki struktur lengkap, tetapi juga mampu menjadi tempat umat memperoleh bimbingan keagamaan, pelayanan, solusi atas persoalan keumatan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. (Muhammad Faizin)
