Junaidi Jamsari Alumni Fak. Ushuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Lampung Barat
Setiap fajar yang menyingsing membawa pesan bahwa kehidupan masih menyediakan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Sementara setiap senja yang perlahan tenggelam mengingatkan bahwa waktu pengabdian terus berkurang. Di antara keduanya, Allah SWT membentangkan kehidupan sebagai gelanggang amal khidmat, tempat manusia mengerahkan ilmu, tenaga, pikiran, dan segala amanah yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada waktu yang benar-benar dapat diulang, sebagaimana tidak setiap kesempatan berbuat baik akan datang untuk kedua kalinya.
Kesadaran inilah yang patut menyertai langkah para ulama dan zuama di Bumi Ruwa Jurai menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang direncanakan berlangsung pada minggu ketiga Oktober 2026. Musda tentu memiliki dimensi organisasi, termasuk evaluasi kepengurusan, regenerasi kepemimpinan, dan perumusan program kerja. Namun, di balik seluruh agenda tersebut, tersimpan panggilan yang lebih mendalam, yakni memperbarui niat, menghidupkan semangat pengabdian, dan meneguhkan kembali tanggung jawab keulamaan di tengah kehidupan umat.
Dalam pandangan spiritual, momentum semacam ini dapat dimaknai sebagai terbukanya meja perjamuan amal yang Allah hamparkan bagi hamba-hamba-Nya. Setiap peluang untuk memperbaiki kehidupan umat merupakan undangan menuju kebajikan. Ada ruang untuk mempererat persaudaraan, mendamaikan perbedaan, membimbing masyarakat, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang terus berkembang. Betapa indahnya apabila setiap kesempatan tersebut disambut bukan dengan hasrat memperoleh kedudukan, melainkan dengan kerinduan untuk memberi manfaat.
Sebab, khidmat pada hakikatnya bukan sekadar kesediaan bekerja dalam sebuah organisasi. Ia merupakan jalan penghambaan yang mempertemukan kesungguhan beramal dengan keikhlasan hati. Melalui khidmat, ilmu menemukan kemanfaatannya, jabatan memperoleh maknanya, dan kepemimpinan menemukan kehormatannya. Di sinilah dzikrullah tidak berhenti pada lisan dan ma’rifatullah tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi mengalir menjadi tindakan yang membawa kemaslahatan.
Persoalannya, tidak semua kesempatan pengabdian selalu disambut dengan kesadaran yang sama. Ada kalanya ruang kebajikan terbuka luas, tetapi langkah terasa berat karena berbagai keterbatasan. Ada pula saat ketika kepentingan pribadi tanpa disadari mulai menggeser semangat melayani. Karena itu, menjelang Musda, pertanyaan yang layak diajukan bukan semata siapa yang akan memperoleh amanah kepemimpinan, melainkan sejauh mana kita telah mempersiapkan hati untuk memikul amanah tersebut.
Menjernihkan Hati, Memahami Makna Kelalaian
Dalam khazanah penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, dikenal istilah qalbun saqim, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayyit, yakni hati yang mati. Kedua istilah ini mengandung pesan perenungan yang mendalam. Namun, penggunaannya menuntut kehati-hatian agar tidak berubah menjadi penilaian terhadap keadaan batin seseorang yang sesungguhnya hanya Allah SWT yang mengetahui.
Tidak setiap ketidakhadiran menandakan hilangnya kepedulian. Tidak pula setiap keterbatasan dalam aktivitas organisasi mencerminkan lemahnya kecintaan terhadap umat. Sebagian saudara kita mungkin sedang menghadapi persoalan kesehatan, tuntutan keluarga, keterbatasan waktu, atau keadaan kelembagaan yang tidak memungkinkan mereka berperan sebagaimana diharapkan. Keadaan demikian patut disikapi dengan pengertian, penghormatan, dan kelapangan hati.
Yang justru perlu menjadi perhatian bersama ialah ketika amanah mulai dipandang ringan, tanggung jawab sengaja diabaikan, dan kesempatan berbuat baik dikalahkan oleh kepentingan diri. Kelalaian semacam ini dapat tumbuh perlahan, bahkan terkadang hadir tanpa disadari. Pada mulanya mungkin hanya penundaan kecil, kemudian menjadi kebiasaan, hingga akhirnya hati kehilangan kepekaan terhadap panggilan pengabdian.
Dalam perspektif tazkiyatun nafs, kecenderungan demikian patut diwaspadai sebagai gejala yang dapat melemahkan kesehatan rohani. Apabila terus dipelihara tanpa muhasabah dan pertobatan, kelalaian berpotensi mengeraskan hati. Namun, peringatan ini hendaknya pertama-tama diarahkan kepada diri sendiri, bukan digunakan untuk mengukur keikhlasan, apalagi menghakimi ketulusan orang lain.
Allah SWT berfirman:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
“Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur’an, ataukah hati mereka sudah terkunci?” (QS. Muhammad [47]: 24).
Ayat tersebut mengajak manusia merenungkan pentingnya keterbukaan hati terhadap petunjuk Allah. Dalam konteks pengabdian, pesan ini menjadi pengingat agar kesibukan organisasi tidak menjauhkan seseorang dari kejujuran batin. Sebab, boleh jadi kita begitu tekun membicarakan masa depan lembaga, tetapi kurang menyediakan waktu untuk memeriksa kembali niat yang menggerakkan langkah kita sendiri.
Karena itu, Musda selayaknya menjadi ruang muhasabah bersama. Bukan tempat memperbesar prasangka atau mempertajam jarak antarsesama ulama, melainkan kesempatan menjernihkan hati, mempertemukan pandangan, dan membangun kembali kesadaran bahwa amanah keumatan terlalu mulia untuk dipersempit menjadi urusan kedudukan.
Merawat Cahaya Hidayah, Menghidupkan Semangat Khidmat
Setiap keinginan tulus untuk berbuat kebajikan merupakan karunia yang patut disyukuri. Ketika hati tergerak membantu sesama, merawat persaudaraan, atau mencari jalan keluar dari kesulitan umat, di sanalah seseorang dapat menemukan tanda-tanda tumbuhnya kesadaran spiritual. Kehendak untuk beramal karena Allah, atau amal lillah, menjadi sumber kekuatan yang membuat pengabdian tetap bermakna meskipun tidak selalu disertai penghargaan.
Dalam bahasa perenungan tasawuf, kesadaran awal tersebut dapat diibaratkan sebagai nurul bidayah, cahaya permulaan yang menuntun seseorang menuju kebajikan. Cahaya itu mungkin berawal dari niat sederhana, tetapi apabila dirawat dengan keikhlasan, ilmu, dan ketekunan, ia dapat berkembang menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan.
Hidayah membimbing seseorang mengenali jalan kebaikan, sedangkan taufik dari Allah memampukannya menempuh jalan tersebut. Keduanya menjadi bekal rohani yang penting bagi seorang ulama dalam menjalankan amanah. Sebab, mengetahui kebaikan belum tentu sama dengan kesanggupan mengerjakannya. Tidak sedikit gagasan besar kehilangan daya karena berhenti sebagai wacana, sementara pengabdian yang sederhana justru dapat menghasilkan manfaat nyata ketika dikerjakan dengan istiqamah.
Dari sinilah semangat khidmat memperoleh kedalamannya. Seorang ulama tidak hanya diharapkan mampu menjelaskan nilai-nilai agama, tetapi juga menghadirkannya melalui keteladanan. Kehadirannya menenangkan, nasihatnya mencerahkan, dan sikapnya membuka jalan penyelesaian ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Ulama yang berkhidmat dengan kesadaran demikian tidak menjadikan kedudukan sebagai tujuan akhir. Jabatan hanyalah sarana, sedangkan kemaslahatan umat merupakan orientasi pengabdian. Jika amanah datang, ia diterima dengan tanggung jawab. Jika amanah beralih kepada orang lain, semangat pengabdian tidak ikut berakhir. Sebab, gelanggang amal jauh lebih luas daripada ruang kepengurusan.
Meneguhkan Peran sebagai Shadiqul Hukumah dan Khadimul Ummah
Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung juga menjadi momentum penting untuk menerjemahkan kembali dua peran strategis ulama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yakni sebagai shadiqul hukumah dan khadimul ummah. Keduanya tidak semestinya berhenti sebagai ungkapan indah dalam pidato kelembagaan, tetapi perlu menjadi kesadaran yang mewarnai arah kebijakan, program kerja, dan tindakan nyata.
Sebagai shadiqul hukumah, atau mitra yang jujur bagi pemerintah, MUI memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pandangan keagamaan yang jernih, independen, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kemitraan tidak harus dimaknai sebagai persetujuan terhadap setiap kebijakan. Justru kejujuran dalam menyampaikan pertimbangan, termasuk ketika terdapat perbedaan pandangan, merupakan bagian penting dari tanggung jawab keulamaan.
Hubungan ulama dan pemerintah seyogianya dibangun di atas semangat saling menguatkan dalam kebajikan. Pemerintah membutuhkan pandangan moral dan keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ulama perlu memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan agar nasihat yang disampaikan tidak berhenti pada tuntutan normatif, melainkan turut menawarkan jalan keluar yang realistis dan berkeadilan.
Dalam kerangka tersebut, MUI dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang menimbulkan pertanyaan di tengah umat membutuhkan penjelasan yang terbuka, sementara aspirasi keagamaan masyarakat memerlukan ruang penyampaian yang bijaksana. Dengan demikian, kemitraan tidak terjebak dalam hubungan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang sehat, kritis, dan saling menghormati.
Tidak kalah penting, MUI perlu memperkuat kemampuan membaca gejala sosial dan mendeteksi dini potensi ketegangan keagamaan. Kehadiran ulama di tengah masyarakat memungkinkan berbagai persoalan dikenali sebelum berkembang menjadi konflik. Melalui dialog, tabayun, dan pendekatan persuasif, MUI dapat ikut merawat kerukunan serta menjaga kehidupan sosial yang damai di Lampung.
Sementara itu, sebagai khadimul ummah, atau pelayan umat, MUI dituntut menghadirkan wajah keulamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kemuliaan seorang ulama tidak hanya tercermin dari keluasan ilmunya, tetapi juga dari kesungguhannya mendampingi umat dalam menghadapi kesulitan. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya membutuhkan penjelasan tentang apa yang baik; mereka juga memerlukan bimbingan tentang bagaimana mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pengabdian MUI perlu semakin terasa hingga ke akar rumput. Pembinaan keagamaan hendaknya tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, seminar, atau pertemuan kelembagaan, melainkan menjangkau masjid, pesantren, kampung, lingkungan pendidikan, dan ruang-ruang sosial tempat masyarakat menjalani kehidupan. Di sanalah suara umat dapat didengar secara langsung, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan.
Penguatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah juga harus memperoleh tempat utama. Persaudaraan sesama Muslim perlu berjalan beriringan dengan kecintaan kepada tanah air dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam masyarakat Lampung yang memiliki keragaman budaya, latar belakang, dan tradisi sosial, nilai-nilai persaudaraan tersebut menjadi landasan penting untuk merawat keharmonisan kehidupan bersama.
Pada saat yang sama, tantangan umat semakin kompleks. Kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, persoalan keluarga, dan kerusakan lingkungan membutuhkan perhatian keagamaan yang tidak berhenti pada imbauan moral. MUI perlu mendorong pendidikan umat, membangun kolaborasi lintas lembaga, serta memperkuat gerakan sosial yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di bidang pelayanan keagamaan, fungsi fatwa dan konsultasi umat juga perlu semakin mudah dijangkau. Persoalan masyarakat terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, MUI diharapkan menjadi rumah keagamaan yang terbuka, tempat umat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memperhatikan keadaan nyata yang mereka hadapi.
Pada titik inilah dua peran tersebut menemukan kesatuannya. Sebagai mitra pemerintah, MUI menjaga kejernihan nasihat dan tanggung jawab kebangsaan. Sebagai pelayan umat, MUI memastikan bahwa setiap ikhtiar kelembagaan berpijak pada kebutuhan masyarakat. Keduanya bukan peran yang saling berhadapan, melainkan dua jalan pengabdian yang bertemu pada tujuan yang sama, yakni menghadirkan kemaslahatan.
Menjadikan Musda sebagai Titik Pembaruan Pengabdian
Keberhasilan Musda tidak semestinya hanya diukur dari kelancaran persidangan atau terpilihnya kepengurusan baru. Ukuran yang lebih mendasar ialah sejauh mana forum tersebut mampu melahirkan kesepahaman, memperkuat persaudaraan, dan menyusun arah pengabdian yang menjawab kebutuhan umat pada masa mendatang.
Perbedaan pandangan dalam sebuah musyawarah merupakan kenyataan yang wajar. Para ulama dapat memiliki pengalaman, pertimbangan, dan gagasan yang tidak selalu sama. Namun, perbedaan tidak harus menjauhkan hati apabila ditempatkan dalam bingkai adab, keikhlasan, dan tanggung jawab bersama. Justru dari musyawarah yang terbuka dan saling menghormati dapat lahir keputusan yang lebih matang.
Dalam semangat itu, kepemimpinan MUI seharusnya dipandang sebagai amanah untuk memperluas kemanfaatan, bukan sebagai panggung untuk meninggikan diri. Setiap orang memiliki ruang khidmat sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya. Ada yang mengabdi melalui pemikiran, pendidikan, dakwah, mediasi, pendampingan sosial, atau kerja kelembagaan. Seluruhnya dapat menjadi amal yang bernilai apabila dijalankan dengan niat yang tulus.
Betapa berharganya hati yang tetap peka terhadap kesempatan berbuat baik. Ketika sebuah peluang pengabdian terlewat, ia terdorong untuk bermuhasabah. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan, ia tergerak untuk membantu. Dan ketika orang lain berhasil menghadirkan manfaat, ia ikut bersyukur tanpa merasa kehilangan tempat. Kepekaan seperti inilah yang patut terus dipelihara dalam diri setiap pengemban amanah keumatan.
Allah SWT berfirman:
أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا
“Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi (dalam surga) atas kesabaran mereka, serta di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.” (QS. Al-Furqan [25]: 75).
Ayat ini menghadirkan pengharapan yang indah bagi mereka yang bersungguh-sungguh menjaga kesabaran dalam ketaatan. Ghurfah, sebagai gambaran tempat mulia di surga, mengingatkan bahwa pengabdian yang tulus memiliki nilai yang melampaui penghargaan duniawi. Tidak semua kelelahan memperoleh tepuk tangan manusia, tetapi tidak ada amal saleh yang luput dari pengetahuan Allah.
Maka, menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, sudah selayaknya setiap langkah diawali dengan pembaruan niat. Jangan sampai kesibukan memilih pemimpin membuat kita melupakan tujuan kepemimpinan. Jangan pula perbedaan pilihan mengaburkan persaudaraan yang selama ini menjadi kekuatan para ulama. Musda hendaknya menjadi ruang untuk mempertemukan ketulusan, menyatukan ikhtiar, dan menguatkan tanggung jawab kolektif.
Pada akhirnya, gelanggang amal khidmat tidak akan berakhir ketika palu sidang diketuk atau kepengurusan baru ditetapkan. Justru setelah itulah kesungguhan pengabdian memperoleh ujian yang sesungguhnya. Masyarakat menantikan kehadiran ulama yang mampu merangkul, membimbing, menasihati dengan jujur, dan bekerja bersama menghadirkan kemaslahatan.
Semoga Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menjadi momentum menjernihkan cermin jiwa, memperbarui kesetiaan pada amanah, dan meneguhkan peran ulama sebagai shadiqul hukumah sekaligus khadimul ummah. Sebab, pada akhirnya, kemuliaan khidmat bukan terletak pada seberapa tinggi kedudukan yang diraih, melainkan pada seberapa luas manfaat yang ditinggalkan.
Di Bumi Ruwa Jurai, semoga para ulama terus menjadi suluh yang menerangi, jembatan yang mempersatukan, dan teladan yang menghidupkan harapan. Sebab, jabatan memiliki batas waktu, sedangkan jejak pengabdian yang ikhlas dapat terus hidup dalam ingatan dan doa umat.
