Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25). Forum tertinggi organisasi yang akan dilaksanakan selama tiga hari sampai 27 November 2020 mengangkat tema besar Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NKRI 1945 secara Murni dan Konsekuen
Berdasarkan keterangan tertulisnya, Ketua Pelaksana Munas ke-10 MUI Pusat tahun 2020 KH. Abdullah Jaidi Musyawarah Nasional merupakan musyawarah tertinggi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Bab V Pasal 8 ayat 1 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia.
“Dalam suasana wabah Covid 19 kita berikhtiar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penuh kesederhanaan, Musyawarah Nasional MUI direncanakan akan membahas masalah-masalah keorganisasian, strategis keumatan dan kebangsaan,” jelasnya.
Sebagai permusyawaratan tertinggi, Munas kali ini juga akan mengagendakan pemilihan Ketua umum dan penetapan kepengurusan satu masa khidmah lima tahun ke depan. Berdasarkan jadwal acara, agenda pemilihan ketua untuk menggantikan KH Ma’ruf Amin akan dilaksanakan pada Kamis (26/11) malam yang didahului dengan Pleno IV membahas Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum DP MUI dan Pemilihan Penetapan Tim Formatur.
Selanjutnya personel anggota formatur yang sudah di tetapkan langsung melakukan Rapat Tim Formatur. Hail dari rapat tim formatur akan dilaporkan pada Pleno V yang sekaligus akan disahkan hasil keputusan formatur mengenai siapa yang menjadi Ketua MUI Pusat periode 2020-2025.
Selain pemilihan ketua, Munas MUI yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini juga akan menggelar berbagai agenda penting di antaranya laporan pertanggungjawaban ketua umum Dewan Pimpinan MUI 2015-2020.
Selain itu, sidang-sidang komisi juga akan digelar yang terdiri atas empat komisi yakni Komisi PDPRT, Komisi Garis-Garis Besar Program Kerja Nasional, Komisi Fatwa, dan Komisi Rekomendasi/Taujihat.
Ada yang menarik dari materi pembahasan yang akan dilakukan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI akan membahas berbagai rekomendasi di antaranya kehalalan vaksin corona, fatwa pendaftaran haji pada usia dini, fatwa penggunaan masker saat berihram haji dan umrah dan fatwa pendaftaran haji melalui utang dan pembiayaan.
Kegiatan Munas akan diikuti oleh peserta utusan dari Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia secara online dan offline. Sebanyak 130 peserta hadir secara offline (luring) dan 300 peserta online (daring).
Salah satu peserta, KH Khairuddin Tahmid (Ketua Umum MUI Provinsi Lampung) yang hadir secara langsung secara offline kepada NU Online berharap rangkaian kegiatan Munas dapat berjalan dengan lancar.
“Walaupun dilaksanakan secara daring dan luring kami berharap tidak mengurangi esensi dari Munas ini,” harapnya.
Ia juga berharap, ke depan sosok ketua dan pengurus yang akan menerima amanah di MUI Pusat mampu menjadi pengayom umat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Wasathiyah yang menjadi prinsip MUI. Apalagi di tengah era digital di mana terjadi banjir informasi, MUI harus hadir memberikan pencerahan dan kesejukan pada umat. (Muhammad Faizin)
