{"id":20520,"date":"2026-11-21T13:15:29","date_gmt":"2026-11-21T13:15:29","guid":{"rendered":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/?p=20520"},"modified":"2026-11-21T13:15:29","modified_gmt":"2026-11-21T13:15:29","slug":"undang-undang-perampasan-aset-babak-baru-pemberantasan-korupsi-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/?p=20520","title":{"rendered":"Undang-Undang Perampasan Aset: Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>Miswanto, M.H.I<\/strong> <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Santri PP Al Hikmah Bandar Lampung<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ketika seorang koruptor dijatuhi hukuman penjara, publik kerap mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah uang negara yang dicuri juga kembali? Hukuman badan memang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi belum cukup apabila kekayaan hasil kejahatan masih tersimpan atas nama orang lain, dialihkan ke perusahaan, atau berubah menjadi rumah, tanah, kendaraan, dan investasi. Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum oleh seseorang. Korupsi juga merupakan perampasan hak masyarakat atas anggaran, pelayanan publik, dan kesempatan hidup yang lebih baik.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada 19 November 2026 patut dibaca sebagai momentum penting. Setelah proses legislasi yang telah bergulir sejak 2008, Indonesia memperoleh peluang untuk memperkuat strategi pemberantasan korupsi melalui pemulihan aset. Namun, persetujuan politik tidak boleh dianggap sebagai garis akhir. Undang-undang baru hanya akan berarti apabila norma di dalamnya dapat dijalankan secara adil, transparan, dan efektif.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Selama ini, keberhasilan pemberantasan korupsi kerap terlihat dari jumlah tersangka, tuntutan, atau vonis yang dijatuhkan. Ukuran tersebut penting, tetapi perlu dilengkapi dengan pertanyaan tentang hasil kejahatan: berapa nilai aset yang berhasil dilacak, dibekukan, dirampas, dan benar-benar dikembalikan kepada negara atau korban? Tanpa pemulihan aset, pemidanaan berisiko menyisakan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Seseorang mungkin menjalani hukuman, sementara kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum tetap dinikmati oleh jaringan yang dibangunnya. Pemulihan itu sekaligus mengembalikan pesan bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk membangun kemakmuran pribadi.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Karena itu, perampasan aset perlu dipahami sebagai instrumen untuk memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Pendekatan ini melengkapi, bukan menggantikan, penyidikan dan pemidanaan. Aparat penegak hukum harus menelusuri aliran dana sejak awal perkara, mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan kejahatan, mencegah pengalihan, dan memastikan barang sitaan dikelola dengan baik. Orientasi tersebut sejalan dengan semangat Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang menempatkan pengembalian aset sebagai bagian penting dari kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian ialah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini diperlukan dalam keadaan tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Naskah yang disetujui DPR juga menetapkan ambang nilai aset paling sedikit Rp 1 miliar untuk mekanisme tersebut. Pengaturan ini penting agar instrumen luar biasa tidak digunakan secara serampangan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Perampasan tanpa putusan pidana tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan aparat untuk mengambil harta seseorang secara sepihak. Yang menjadi sasaran adalah aset yang dapat dibuktikan berkaitan dengan tindak pidana, melalui prosedur hukum yang tersedia dan pemeriksaan pengadilan. Mekanisme ini juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses pidana masih dapat dilakukan. Dengan demikian, tujuan pemulihan aset tetap berjalan tanpa mengubah prinsip bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah secara pidana tanpa proses peradilan yang sah.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kehati-hatian tersebut penting karena negara hukum tidak hanya menuntut ketegasan, tetapi juga membatasi penggunaan kekuasaan. Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap harta benda dijamin konstitusi. Oleh sebab itu, aset hasil kejahatan harus dibedakan secara cermat dari harta yang diperoleh secara sah. Hak pihak ketiga yang beritikad baik, seperti ahli waris atau pihak yang membeli aset tanpa mengetahui asal-usulnya, tidak boleh diabaikan. Mereka harus memperoleh kesempatan mengajukan keberatan dan membuktikan haknya melalui proses yang objektif.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tanpa jaminan prosedural, perampasan aset justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang penyalahgunaan. Setiap tindakan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan permohonan perampasan perlu didasarkan pada bukti serta alasan yang dapat diuji. Pengawasan hakim, akses terhadap bantuan hukum, mekanisme keberatan, dan pemulihan apabila terjadi kesalahan harus tersedia secara nyata. Prinsipnya, negara harus kuat menghadapi kejahatan, tetapi tidak boleh menjadi sewenang-wenang terhadap warga. Legitimasi kebijakan antikorupsi bergantung pada kemampuannya menjaga kedua kepentingan tersebut sekaligus.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tantangan berikutnya adalah jangkauan pelaksanaan. Hasil korupsi tidak selalu disimpan dalam rekening atas nama pelaku. Kekayaan dapat dialihkan kepada keluarga, kerabat, perusahaan, atau pihak lain; dikonversi menjadi properti dan saham; bahkan ditempatkan di luar negeri. Karena itu, penegak hukum membutuhkan kemampuan menelusuri pemilik manfaat, membaca transaksi keuangan yang kompleks, serta bekerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Pertukaran data yang sah antara penyidik, kejaksaan, PPATK, otoritas pajak, lembaga pertanahan, perbankan, dan mitra internasional menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kita juga perlu memperhatikan ketentuan peralihan dan waktu berlakunya. Naskah yang disetujui DPR mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah badan pengelola aset dan badan pengawas yang dipersyaratkan terbentuk. Artinya, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak serta-merta membuat seluruh ketentuan dapat langsung diterapkan. Selain itu, ketentuan yang disepakati menyatakan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Publik perlu memahami batas ini agar tidak menaruh harapan yang keliru terhadap perkara-perkara lama.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Masa persiapan harus digunakan untuk membangun kelembagaan yang profesional. Badan pengelola aset perlu memiliki sistem inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, dan pelelangan yang transparan. Tanah, bangunan, kendaraan, saham, perusahaan, dan aset digital memiliki karakter serta risiko yang berbeda. Jika aset dibiarkan terbengkalai, nilainya dapat menyusut dan biaya pengelolaannya justru membebani negara. Di sisi lain, badan pengawas harus memiliki kewenangan dan independensi yang memadai untuk memeriksa keputusan, mengaudit pengelolaan, serta mengumumkan laporan secara berkala kepada publik.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Keberhasilan undang-undang ini tidak semestinya diukur hanya dari besarnya nilai aset yang diumumkan telah disita. Ukuran yang lebih substantif ialah nilai bersih yang benar-benar berhasil dipulihkan, kecepatan proses, kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, dan transparansi penggunaan hasilnya. Aset yang telah dirampas harus dikelola agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, baik melalui pemulihan kerugian negara maupun pemulihan hak korban. Publik perlu dapat mengetahui ke mana aset itu dikelola dan bagaimana hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">UU Perampasan Aset dapat menjadi babak baru pemberantasan korupsi apabila negara berani mengubah orientasi dari sekadar menghukum pelaku menjadi juga memulihkan kerugian publik. Akan tetapi, perubahan itu tidak lahir hanya dari teks undang-undang. Ia membutuhkan aparat yang berintegritas, koordinasi yang kuat, pengadilan yang independen, pengawasan yang terbuka, dan perlindungan hak warga yang konsisten. Koruptor tidak boleh terus menikmati hasil kejahatan, tetapi warga yang tidak bersalah juga tidak boleh menjadi korban kewenangan yang berlebihan. Di situlah ukuran sesungguhnya negara hukum: tegas terhadap kejahatan, adil dalam menggunakan kekuasaan, dan sungguh-sungguh mengembalikan hak masyarakat.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miswanto, M.H.I Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Santri PP Al Hikmah Bandar Lampung Ketika seorang koruptor dijatuhi hukuman penjara, publik kerap mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah uang negara yang dicuri juga kembali? Hukuman badan memang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi belum cukup apabila kekayaan hasil kejahatan masih tersimpan atas nama orang lain, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20209,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,42,44],"tags":[],"class_list":["post-20520","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-world","category-home","category-opini"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-03-at-11.57.57.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20520"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20520\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20521,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20520\/revisions\/20521"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20209"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}