Bandar Lampung, MUI Lampung Digital<\/strong><\/p>\n Dalam Seminar Internasional bertema \u201cIslam, Law, and the Transformation of Civilization\u201d<\/em> yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung secara virtual melalui Zoom Meeting, Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, tampil sebagai salah satu pemapar utama dengan makalah berjudul \u201cRUU Perampasan Aset dalam Perspektif Maq\u0101\u1e63id Syar\u012b\u2018ah: Rekonstruksi Normatif dan Kelembagaan untuk Menjamin Keadilan Prosedural dalam Mekanisme Non-Conviction Based.\u201d <\/em>Rabu (29\/10\/2025)<\/p>\n Dalam pemaparannya, Dr. Efa menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pemulihan aset negara. Ia menilai bahwa tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik telah menggerus keadilan sosial dan merugikan pembangunan nasional. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada dinilai belum efektif dalam asset recovery<\/em>, sehingga banyak aset hasil korupsi tidak berhasil dikembalikan kepada negara. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset<\/em> hadir sebagai instrumen penting untuk memperkuat mekanisme hukum melalui pendekatan Non-Conviction Based Forfeiture<\/em> (NCBF).<\/p>\n \u201cRUU Perampasan Aset perlu dikaji melalui perspektif maq\u0101\u1e63id syar\u012b\u2018ah<\/em> agar menjamin keadilan substantif dan prosedural,\u201d ujar Dr. Efa. Menurutnya, pendekatan syariah ini sangat penting untuk menyeimbangkan dua aspek utama, yakni perlindungan hak individu (\u1e25if\u1e93 al-nafs<\/em>) dan perlindungan harta publik (\u1e25if\u1e93 al-m\u0101l<\/em>). Keseimbangan ini menjadi dasar agar hukum yang dibangun tidak hanya represif, tetapi juga humanis dan berkeadilan.<\/p>\n Dalam kerangka filosofisnya, Dr. Efa mengaitkan pembahasan ini dengan konsep al-\u1e0dar\u016briyy\u0101t al-khams<\/em>, yakni lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama (\u1e25if\u1e93 al-d\u012bn<\/em>), jiwa (\u1e25if\u1e93 al-nafs<\/em>), akal (\u1e25if\u1e93 al-\u2018aql<\/em>), keturunan (\u1e25if\u1e93 al-nasl<\/em>), dan harta (\u1e25if\u1e93 al-m\u0101l<\/em>). Menurutnya, perampasan aset hasil korupsi sejalan dengan upaya menjaga harta dan kemaslahatan umum (al-ma\u1e63la\u1e25ah al-\u2018\u0101mmah<\/em>), namun harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia.<\/p>\n \u201cMenjaga harta tidak boleh mengorbankan hak hidup dan kehormatan seseorang. Karena itu, RUU Perampasan Aset harus dibangun di atas keseimbangan antara \u1e25if\u1e93 al-m\u0101l<\/em> dan \u1e25if\u1e93 al-nafs<\/em>,\u201d jelasnya.<\/p>\n Lebih jauh, Dr. Efa mengusulkan dua model rekonstruksi hukum untuk memperkuat efektivitas dan keadilan RUU Perampasan Aset. Model pertama menitikberatkan pada mitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia serta penerapan standar pembuktian yang proporsional. Ia menjelaskan bahwa standar pembuktian dalam mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture<\/em> sebaiknya menggunakan prinsip ghalabat al-dhann<\/em> (preponderance of evidence<\/em>). Dengan prinsip ini, ketika negara mampu menghadirkan bukti yang kuat, beban pembuktian dapat dialihkan kepada pemilik aset melalui mekanisme shifting burden of proof<\/em>.<\/p>\n \u201cNamun, setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus mendapatkan persetujuan hakim dan menyediakan mekanisme keberatan cepat bagi pihak ketiga. Hal ini untuk menjamin proses hukum yang adil serta mencegah penyalahgunaan wewenang,\u201d tegasnya.<\/p>\n Model kedua berkaitan dengan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan transparan. Dr. Efa mengusulkan model single gateway<\/em> di bawah koordinasi Pusat Pemulihan Aset (PPA), yang berfungsi sebagai lembaga utama dalam proses pengelolaan aset hasil korupsi. Dengan model ini, fungsi penindakan tetap berada pada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, sementara PPA difokuskan pada pengelolaan dan optimalisasi aset secara profesional.<\/p>\n \u201cPPA harus menjadi lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan nilai aset, termasuk penjualan dini atau early disposal<\/em>, perlu dioptimalkan untuk mencegah penyusutan nilai aset yang telah disita,\u201d papar Dr. Efa.<\/p>\n Di akhir presentasinya, Dr. Efa menyimpulkan bahwa pengintegrasian maq\u0101\u1e63id syar\u012b\u2018ah<\/em> dalam perumusan RUU Perampasan Aset dapat memperkuat legitimasi moral dan hukum dari upaya pemberantasan korupsi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan sanksi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.<\/p>\n \u201cRUU Perampasan Aset memiliki legitimasi maq\u0101\u1e63id syar\u012b\u2018ah<\/em> yang kuat karena mendukung perlindungan harta (\u1e25if\u1e93 al-m\u0101l<\/em>) dan keadilan prosedural untuk menjamin hak individu (\u1e25if\u1e93 al-nafs<\/em>). Dengan integrasi nilai-nilai syariah, RUU ini dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan sosial,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Pemaparan Dr. Efa Rodiah Nur memperoleh apresiasi luas dari peserta Seminar Internasional karena dinilai berhasil menjembatani antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah secara sistematis dan kontekstual. Gagasannya memperkuat pandangan bahwa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung terus berperan sebagai pusat pengembangan ilmu hukum Islam yang responsif terhadap tantangan zaman dan berorientasi pada kemaslahatan publik. (Rita Zaharah)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bandar Lampung, MUI Lampung Digital Dalam Seminar Internasional bertema \u201cIslam, Law, and the Transformation of Civilization\u201d yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung secara virtual melalui Zoom Meeting, Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, tampil sebagai salah satu pemapar utama dengan makalah berjudul \u201cRUU Perampasan Aset dalam Perspektif Maq\u0101\u1e63id Syar\u012b\u2018ah: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19280,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,42,51],"tags":[],"class_list":["post-19287","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-world","category-home","category-warta-nasional-dan-daerah"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/WhatsApp-Image-2025-10-29-at-18.50.29-1.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19287","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19287"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19287\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19290,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19287\/revisions\/19290"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19287"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19287"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lampung.mui.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19287"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}