Lampung Barat, MUI Lampung Digital
Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan menjaga harmoni masyarakat. Ajakan ini disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ke-1 MUI Kabupaten Lampung Barat Masa Khidmat 2024–2029, yang berlangsung pada Rabu (14/5/2025) di Lamban Pancasila, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kelurahan Way Mengaku.
Mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara: Meneguhkan Islam Wasathiyah, Menjaga NKRI”, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Sekda Drs. Nukman, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag serta perwakilan Polres, Kemenag, Pengadilan Agama, dan pengurus MUI dari 15 kecamatan se-Lampung Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Parosil mengucapkan selamat kepada para pengurus baru MUI Lampung Barat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung Nomor: Kep-075/DP.IX/IX2024. Ia berharap MUI dapat menjadi lembaga inklusif dan aktif dalam menghadapi isu-isu keagamaan serta menjaga kerukunan umat di tengah keberagaman masyarakat Lampung Barat.
“Saya percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik,” ujar Parosil.
Ia juga menambahkan, “MUI kami harapkan mampu menjadi mediator dalam mencegah konflik keagamaan dan turut serta menciptakan suasana yang kondusif.”
Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus baru. Kh. Pairozi kembali dipercaya sebagai Ketua Umum untuk periode kedua, didampingi KH. Ahyar (Ketua I), Drs. H. Hikami (Ketua II), Amin Tahyar (Ketua III), dan Imawarna (Ketua IV). Sementara posisi Sekretaris Umum dipegang oleh Suharman, dan Didi Masyhudi menjabat sebagai Bendahara Umum.
Ketua MUI Lampung Barat terpilih, KH. Pairozi, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan semua komponen masyarakat dan pemerintah. “Susunan kepengurusan kami tahun ini terdiri dari berbagai latar belakang organisasi dan tokoh masyarakat. Ini menunjukkan kesiapan MUI sebagai wadah bersama dalam membimbing dan menyelesaikan berbagai persoalan umat, terutama di bidang keagamaan,” ujarnya.
Acara ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi peran MUI sebagai lembaga keagamaan strategis di daerah, dengan menekankan pentingnya Islam yang moderat (wasathiyah) sebagai pilar menjaga keutuhan NKRI. (Rita Zaharah)
