Tanggamus: Saat memberi sambutan pada pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanggamus, ada panggilan spesial yang disampaikan Ketua Umum MUI Provinsi Lampung KH Khairuddin Tahmid kepada Wakil Bupati Tanggamus H AM Syafi’i.
Pada acara yang dilaksanakan di Hotel 21 dan dihadiri oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, Wakil Bupati Tanggamus dipanggil dengan panggilan ‘Gus’ (panggilan khusus para putra kiai NU).
“Yang kami hormati Gus Syafi’i, Wakil Bupati Tanggamus,” kata Kiai Khairuddin yang disambut tepuk tangan oleh yang hadir di tempat tersebut, Selasa (28/7).
Panggilan Gus yang disematkan Ketum MUI Lampung ini bukan tanpa alasan. Hal ini sebagai bukti penghormatannya pada sosok Wabup yang juga putra seorang kiai di Kecamatan Sumberejo ini. H Syafi’i yang memiliki nama panggilan Iwik ini juga seorang aktivis NU dan pernah menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tanggamus.
Ia merupakan putra ragil (terakhir) di keluarganya yang mengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan Al Falah di Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Tanggamus.
Dari semua saudaranya, hanya Gus Iwik yang ikut terjun ke dunia politik. Alumni UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini tercatat sudah beberapa kali menjadi anggota DPRD Tanggamus dan pada periode ini terpilih menjadi Wakil Bupati Tanggamus berpasangan dengan Hj Dewi Handajani.
Menurut Kiai Khairuddin, Gus Iwik yang sudah lama berkiprah di dunia politik, mampu mewarnai pola perpolitikan dan birokrasi di Kabupaten Tanggamus. Ia berharap Gus Iwik mampu menginspirasi para “Gus-Gus” lainnya untuk ikut berperan aktif dan menjadi bagian penentu kebijakan dalam pembangunan daerah.
“Para putra kiai harus tampil lebih luas di era saat ini. Selain menjadi sosok tauladan santri di pesantrennya, sudah saatnya para “Gus” lebih melebarkan kiprahnya untuk kemaslahatan umat yang lebih luas. Di semua bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya,” harapnya.
Apalagi dibirokrasi pemerintahan, Kiai Khairuddin berharap adanya sosok yang mampu lebih menguatkan sisi agama. Peran para birokrat yang memiliki basis ilmu agama akan mampu lebih mengarahkan kebijakan pemerintah sesuai dengan koridor agama. (Muhammad Faizin)
