Bandar Lampung: Pondok Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung berkerjasama dengan PW Lesbumi Lampung, PW GP Ansor Lampung dan PW Lakpesdam NU Lampung menggelar bedah buku Fatwa dan Resolusi Jihad (Sejarah Perang Rakyat Semesta Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945) karya Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto, Sabtu (13/1/2018).
KH. Basyaruddin Maisir AM Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto yang telah meluangkan waktunya, ditengah kesibukannya. Hanya untuk meluruskan dan mencerahkan sejarah yang tidak terungkap, yaitu peran santri melawan tentara Jepang dan Inggris, dengan mengorbankan nyawa penuh ikhlas.
“Sejarah terkait peran serta kiyai dan santri dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah disampaikan dibangku sekolah terkecuali di pondok-pondok pesantren,” kata KH. Basyaruddin Maisir AM yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung.
“Oleh karenanya suatu kehormatan bagi pondok kami, Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto langsung datang dan membedah bukunya, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh para santri sehingga santri mengerti dan memahami sejarah perjuangan NKRI” tutur KH. Basyaruddin Maisir AM.
Sementara Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto mengatakan alasannya mengapa buku ini harus ditulisnya. Ini buku pertama yang membahas fatwa & resolusi jihad. Para pelaku sejarah pertempuran 10 nopember, tidak ada yang mau mengakui fatwa & resolusi jihad itu pernah ada.
“Fatwa dan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari sebagai jawaban atas pertanyaan Ir. Soekarno berkenaan dengan sikap yang harus diambil ketika musuh datang menduduki Tanah Air. Karena selama ini masih banyak kalangan yang menghilangkan sejarah ini dan menganggapnya hanya sekedar dongeng warga Nahdliyin,” tutur Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto dihadapan para santri Al Hikmah.
“Pada tahun 2014 lalu, diperguruan tinggi negeri di Jakarta menggelar Seminar Nasional tentang perjuangan menegakkan Negara Republik Indonesia. Para akademisi, peneliti dan ahli sejarah ada dalam forum tersebut. Mereka menyimpulkan salah satunya elemen bangsa Indonesia, yang tidak memiliki peran dan andil dalam usaha kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanya golongan pesantren, mendengar hal tersebut saya tidak sepakat karena yang disampaikan tidak memiliki landasan yang kuat, bahkan hal yang aneh salah seorang menyatakan ‘organisasi PKI, itu saja pernah berjasa. Karena pernah melakukan pemberontakan tahun 1926 melawan belanda. NU tidak pernah’ ini benar-benar fakta yang telah terucap oleh salah seorang yang ingin menghilangkan peran ulama, dan pesantren,” ujar Ketua Lesbumi PBNU.
Ketua Lesbumi PBNU melanjutkan pemaparannya, bulan Nopember 2015, saya mulai menyusun dengan mengumpulkan data-data yang saya miliki ketika saya menjadi wartawan Jawa Pos pada tahun 1985. Saya pernah mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 Nopember. Dalam peristiwa pemberontakan di Madiun saya mendapat informasi bahwa Fatwa Jihad memang ada tapi tidak perlu diakui dan diketahui.
“Mengapa begitu, Karena orang-orang didikan belanda saat itu menjadi penguasa Negara Republik Indonesia sejak dibentuk tahun 1945. Merekalah yang menyusun sejarah Indonesia. Pada 22 Oktober pernah ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Bagaimana Benedict Anderson ini menyatakan bahwa 22 Oktober 1945 itu ada resolusi jihad. Ternyata beliau memiliki sumber dasar. Setelah resolusi jihad dikumandangkan tanggal 22 Oktober, tanggal 25 oktober kantor berita Antara yaitu kantor berita nasional memuat secara lengkap Resolusi Jihad. Tanggal 27 oktober Koran kedaulatan rakyat juga memuat secara lengkap resolusi jihad. Ada lagi Koran suara masyarakat di Jakarta, juga memuat resolusi jihad,” jelas Prof. Dr. KH. Agus Sunyoto. (Rudi Santoso)
