Bandar Lampung: “UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan,” kata Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH Ketua Umum MUI Lampung saat menjadi pembicara pada Latihan Kader (LK) II Intermediate Training dengan tajuk “Revivalisasi Budaya Intelektual HMI Sebagai Pengawal Peradaban Menuju Masyarakat Madani” yang berlangsung di Gedung Balpekes Lampung, Jum’at-Jum’at (20-27/1/2017).
Menurut Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH negara Indonesia yang dihuni oleh rakyat yang majemuk, multi relegius dan multi kultural yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya serta golongan. Agama yang dianutpun beragam, berbhinneka, tetapi tetap tunggal ika, di bawah payung UUD 1945 yang pada Pembukaannya tercantum Pancasila.
Negara Indonesia yang dihuni oleh rakyat yang majemuk, multi relegius dan multi kultural yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya serta golongan. Agama yang dianutpun beragam, berbhinneka, tetapi tetap tunggal ika, di bawah payung UUD 1945 yang pada Pembukaannya tercantum Pancasila.
Para sosiolog teoritisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang relasi agama dan negara, teori-teori tersebut dibedakan menjadi tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik (unified paradigm), paradigma sekalaristik (secularistic paradigm), dan paradigma simbiotik (symbiotic paradigm).
Wacana masyarakat Madani ini, merupakan wacana yang telah mengalami proses yang panjang. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat Barat modern, yang dikenal dengan istilah civil society.
Peranan agama yang kuat di Indonesia, sangat mendukung terwujudnya masyarakat madani, negara dipandang sebagai wadah dan sekaligus perwujudan nilai-nilai luhur yang bersumber pada agama. (Rudi Santoso)
