Waisai (Raja Ampat) : Dialektika keislaman dan kebangsaan saat ini banyak mengalami sorotan seiring dengan maraknya proses demokratisasi, bahkan tak jarang dinamika ini mengarah pada konflik horizontal yang pada akhirnya akan merugikan umat Islam Indonesia. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dalam pidato iftitah pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia Tahun 2018 di Raja Ampat (Papua Barat) 22/11/2018.
Rakernas dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mewakili Pemerintah Pusat. Dalam sambutannya Gubernur Dominggus mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan MUI memilih Raja Ampat (Papua Barat) sebagai tempat Rakernas MUI.
“Selamat Datang ke Bumi Papua Barat, Semoga Rakernas MUI ini membawa keberkahan bagi kita semua, kami bangga dan memberikan apresiasi mendalam atas kepercayaan ini” ujar Gubernur.
Hadir dalam acara pembukaan tersebut Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, dan Fokorpimda setempat.
Rakernas yang berlangsung dari 22-24 November 2018 mengambil tema Memperteguh Ukhuwah Islamiyyah dan Ukhuwah Wathaniyah Untuk Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikuti oleh Pimpinan Harian MUI Pusat, Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Utusan Komisi/Badan/Lembaga MUI Pusat, Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia.
Lebih lanjut KH. Ma’ruf Amin menyampaikan pentingnya menjaga marwah Majelis Ulama Indonesia. ” MUI memilki peran strategis yakni sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya), sebagai pemberi fatwa (mufti), sebagai pembimbing sekaligus pelayan umat (ri’ayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al tajdid, dan sebagai penegak amar ma’ruf lan nahi munkar”, pungkasnya. (Abdul Qodir Zaelani)
